Komisi B Tuding Makelar Bermain di Garam Lokal

Foto: ilustrasi

Foto: ilustrasi

DPRD Jatim, Bhirawa
Tudingan adanya Disperindag Jatim bermain dalam garam impor asal Australia ternyata tak sepenuhnya benar.  Namun kali ini Komisi B DPRD Jatim menduga ada permainan makelar yang mempermainkan harga garam.
Hasil dari hearing dengan Disperindag, Biro Perekonomian, Dinas Perikanan dan Kalautan, PT Susanti Megah dan PT Unicef Candi terkait permasalahan garam import ternyata disana ditemukan sejumlah fakta,  salah satunya terkait penundaan sandar kapal MF Maritim yang mengangkut garam Impor dari Australia yang terkesan mendadak,  ternyata bukan atas permintaan PT Susanti dan SKPD terkait, menurut penuturan pihak Bea Cukai dan PT Pelindo  kalau penundaan sandar itu dilakukan, dikarenakan kondisi pelabuhan penuh.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim, M Ka’bil Mubaroq menegaskan dari hasil hearing terungkap sejumlah fakta terkait permasalahan garam impor mulai dari tata niaga garam yang ternyata bermasalah. Diantaranya tidak adanya data berapa kebutuhan garam Jatim, berapa produksi garam dan berapa kebutuhan garam Impor.
‘’Untuk itu saya meminta adanya audit data garam di Jatim sekaligus pengawasan masuknya garam Impor. Dengan begitu kami dapat melihat dimana letak permasalahan yang terjadi selama ini,’’tegas politisi asal PKB Jatim ini usai hearing, Senin (26/1).
Ditambahkannya, dalam hearing tersebut juga terungkap sejumlah fakta yaitu volume serap garam petani oleh perusahaan importir ternyata tidak maksimal. Begitupula dengan angka pembelian garam petani pun ternyata ada selisih angka. ‘’Jika PT Unicef membeli garam petani dengan harga Rp600-Rp650 rupiah per kilo untuk garam kualitas 2, sedangkan PT Susanti Rp600-Rp625 untuk garam kualitas 2. Tapi pihak pedagang saat menyampaikan harga garam ke petani mengaku jika garam kualitas satu hanya dibeli dengan harga Rp475 per kilo,’’tegasnya.
Nah, dari sinilah ada makelar terselubung yang menyaru sebagai petani garam yang telah membohongi petani garam sesungguhnya. Dan ini terungkap saat para improtir menyampaikan permasalahan yang terjadi di lapangan. Bahkan, para importer sering dihalang-halangi oleh makelar saat mereka akan membeli garam langsung ke petani, dengan alasan yang tak masuk akal. ‘’Memang saya menengarai disini ada sebuah makelar yang mencoba mempermainkan harga. Kalau sudah begitu maka petani yang dirugikan,’’tambahnya.
Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Jatim yang lain,  Zainul Luthfi   meminta para perusahaan importir meningkatkan upaya penyerapan garam lokal. ‘’Jika kualitas garam lokal kurang memenuhi standart, pemerintah harus melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas garam petani. Diantaranya dengan melakukan pembinaan petani garam dan memperbaiki sistem alat produksi,’’papar politikus asal PAN Jatim ini. [cty]

Tags: