Komisi C Desak Pemprov Jatim Segera Sertifikasi Aset

Agus Dono Wibawanto

DPRD Jatim, Bhirawa
Aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur terancam banyak yang dikuasai pihak ketiga. Padahal, kepemilikan aset ini memiliki potensi sangat besar untuk menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain dihasilkan dari pajak.
Namun, kenyataannya masih banyak aset-aset milik Pemprov Jatim terancam lepas. Hal ini dikarenakan tidak adanya legalisasi aset yang jelas. Hal ini diketahui Komisi C DPRD Jatim pasca hampir setengah tahun melakukan kunjungan ke daerah. Dimana, salah satu progres yang diharapkan Komisi yang membidangi keuangan ini salah satunya adalah aset.
“Bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi aset. Memang kalau kita bicara aset, kita tidak akan pernah lepas dengan legalisasi aset,” kata Agus Dono Wibawanto selaku Anggota Komisi C DPRD Jatim, Minggu (8/11) kemarin.
Untuk itu, politisi Partai Demokrat ini berharap kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur untuk segera menganggarkan sertifikasi aset.
“Untuk ditelaah, dipelajari aset-aset yang sekarang di kuasai oleh pihak ketiga untuk segera diurus. Kalau toh nanti tidak bisa menguasai materi, mereka juga harus melaksanakan MoU maupun sistem kerjasama ataupun mungkin sistem sewa. Aset itu harus segera dituntaskan karena ini sangat penting sekali,” tegasnya.
Pihaknya bersama seluruh Anggota Komisi C pun sudah bergerak. Diketahui juga banyak aset-aset di pelabuhan, yang saat ini ada persoalan. Apalagi, dengan adanya Undang-undang 23 ini ada tambahan aset yang cukup besar, terutama di SMA/SMK, terminal tipe B.
“Ada 2 sampai 3 daerah yang tidak menyerahkan secara maksimal. Lah ini harus segera diurus karena ketentuan UU harus dijalankan,” ujarnya.
Agus Dono membeberkan, ada aset yang ada di Probolinggo itu gara-gara UU 23 yakni 0 sampai 13 mil itu milik Provinsi. Akibatnya, daerah-daerah tingkat II yang sudah memanfaatkan aset itu harus kerjasama. “Ini lagi kita tata. Kita dorong semua stakeholder,” imbuhnya.
Salah satu aset milik Pemprov lagi yakni Candra Wilwatikta yang terus didorong untuk didayagunakan. Sebab, taman seluas 13 hektar itu akan sia-sia kalau tidak digarap secara serius.
“Apalagi daerah-daerah yang potensi pariwisatanya cukup besar. Oleh sebab itu kita dorong UPT-UPT yang sekarang dikasih ruang yang cukup untuk memanfaatkan secara maksimal. Jangan sampai aset kita dikuasai pihak ketiga tanpa ada kejelasan,” bebernya.
Jadi, lanjut Agus Dono, komisi C ini selain berpikir pendapatan daerah, juga memaksimalkan aset. Dan itu tidak akan pernah lepas manakala harus disertifikasikan.
“Karena ketentuan kepemilikan itu kan sertifikat dan itu butuh biaya besar. Kita sudah sampaikan ke OPD terkait untuk segera diurus. Kita akan membackup penuh,” terangnya.
“Karena terus terang, kita tidak akan terus terusan bergantung dengan pajak saja. Karena aset ini sangat luar biasa. Kita memiliki aset yang sangat besar,” tambahnya.
Paling tidak, kata Agus Dono, sertifikasi aset itu untuk pembuktian milik daerah. Memang selama ini banyak yang tidak dimiliki secara langsung karena hibah. “Hibah pada waktu proses peralihan orde baru dan lama itu banyak. Banyak hibah yang diberikan departemen tapi saat kita urus mereka gandoli juga. Jadi, sertifikasi itu harus ada anggaran,” pungkasnya. [geh]

Tags: