Komisi C DPRD Batu Kaji Lambatnya Program Kemasyarakatan Desa

Beberapa anggota Komisi C saat melakukan rapat komisi di gedung DPRD Batu, Kamis (8/4).

Akibat Terlambatnya Pencairan ADD
DPRD Batu, Bhirawa
Komisi C DPRD Batu melakukan kajian kenapa penanganan bencana dan program kemasyarakatan di desa terkesan lambat bahkan jalan di tempat.

Ternyata sejak Januari hingga April 2021 seluruh Pemerintah desa belum menerima anggaran dana desa (ADD). Padahal, ADD dibutuhkan untuk menggaji dan menyelenggarakan program kemasyarakatan tersebut.

“Bagaimana program bisa berjalan baik, sekarang orang- orang pemerintahan desa sedang purik (protes). Mereka protes karena hingga memasuki bulan keempat ini mereka belum menerima gaji,” ujar anggota Komsi C, Katarina Dian, Kamis (8/4).

Komisi C mendorong agar Eksekutif tak khawatir atau was- was dalam pengelolaan keuangan dan mencairkannya. Hal ini menyusul adanya pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pejabat Pemkot Batu atas dugaan gratifkasi beberapa waktu lalu.

“Kalau program yang kita laksanakan tidak menyalahi aturan bahkan membantu masyarakat, kenapa harus takut,” ungkap Katarina. Ketua Asosiasi Petinggi Lurah (APEL) Batu, Wiweko membenarkan belum cairnya ADD ini. Ia menjelaskan awalnya transfer ADD berdekatan dengan penetapan APBDes pada Desember 2020 lalu.

“Tentu saja Pemerintah Desa tidak berani menggunakan anggaran tersebut karena dipastikan akan menimbulkan banyak Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA),” ujar Wiweko.

Menurutnya, ADD seharusnya cair pada bulan Februari. Namun ternyata pagu definitif itu diserahkan akhir Desember 2020 sehingga pemdes harus melakukan banyak penyesuaian. Hal ini sempat dikomunikasikan dengan pemkot, namun sampai saat ini belum membuahkan hasil.

Menanggapi terlamatnya pencairan ADD ini, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu, Supriyanto mengatakan pihaknya telah mendatangi Balaikota Among Tani Batu untuk melakukan klarifikasi.

“Saya juga terus memonitor di Grup WA dimana masalah ini menjadi perbincangan cukup serius. Dan saya selaku Kajari punya tugas penegakan hukum, dan juga melakukan pencegahan adanya penyimpangan,” kata Supriyanto.

Ia menambahkan bahwa saat ini Kejari Batu memiliki program Jaksa Jaga Desa. Artinya, apa yang menjadi problematika di desa akan menjadi problem dan ditangani Kejari Batu.

Kajari sudah mendatangi BKAD dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Batu untuk mencari solusi atas kasus ini.

Di antaranya terungkap bahwa ada 15 desa yang mengajukan program penanganan stunting ke BKAD melalui DP3AP2KB. Dari beberapa yang mengajukan itu, sebagian besar tidak lengkap administrasinya sehingga terpaksa dikembalikan. Kini masalah ini tengah dimediasi kejari untuk penyelesaiannya. [nas]

Tags: