Sidoarjo, Bhirawa
Komisi C DPRD Sidoarjo menawarkan kenaikan Tukin (Tunjangan Kinerja) kepada PNS dinas Bina Marga asalkan bekerja cepat memperbaiki kerusakan jalab yang meluas di seluruh kabupaten.
Anggota Komisi C, dr Wiyono mengaku risih dengan kerusakan jalan di seluruh kecamatan. Jalan kabupaten rusak parah dan hingga saat ini belum ada penanganan. Yang menjadi sasaran kemarahan warga adalah Bupatinya. Tidak bisa perbaikan jalan menunggu hujan reda.
“Ini membuktikan dinas Bina Marga kurang pintar dalam membuat perencanaan,” ujarnya. Kader PDIP ini menanyakan apa hambatan sehingga tidak bisa bekerja cepat. Proyek dinas bina marga tahub 2021 juga belum dibuka tendernya.
Kenapa tidak bekerja cepat padahal kekecewaan warga sangat kencang disuarakan. Wiyono akan membantu kenaikan Tukin apabila itu dapat membantu PNS mau bekerja keras.
“Anda minta Tukin berapa atau kalau standar nya harus disamakan dengan Surabaya, komisi C akan membantu,” ujarnya di depan pejabat dinas Bina Marga, Rabu siang. Tapi yang penting jalan rusak cepat ditangani. Jangan sampai Tukin ditambah tapi kerjanya tetap loyo.
Plt Kadis Bina Marga, Benny Airlangga SH, mengatakan kondisi saat ini memang berat. Ada kekurangan tenaga di bagian PPKom. Sebenarnya sudah lebih 100 paket pekerjaan yang siap lelang.
“Kami siap lelang dan dalam waktu dekat dokumen lelang akan diserahkan ULP (Unit Lelang Pengadaan),” kata assisten 1 ini. Yang menjadi persoalan saat ini adalah tenaga PPKom yang hanya satu untuk proyek jalan dan jembatan yakni kepala bidang Jalan, Mujiono.
Tidak bisa dibayangkan satu orang menangani 100 paket proyek. Idealnya PPKom ada 2 orang. Tetapi harus mengambil tenaga dari mana.
Itu belum pengadaan proyek pengairan. Proyek sangat banyak dengan PPKom satu orang yakni Shanti. Namun Benny berjanji dalam waktu dekat sudah siap lelang.
Sementara ketua fraksi Gerindra, Anang Siswandoko, meminta ada semacam laporan kinerja proyek yang dikerjakan kontraktor. Ada laporan harian, mingguan dan bulanan. Progres pekerjaan harus dilaporkan ke dinas. Laporan ini juga sebagai dasar pencairan termyn proyek.
Dinas diminta tegas dalam mengawasi kontraktor yang mengerjakan banyak proyek. Biasanya kontraktor dengan banyak proyek, jadwal pekerjaannya tumpang tindih. Hal ini harus dilaporkan konsultan kepada dinas. Karena dinas membayar konsultan. [hds]
