Foto Ilustrasi
DPRD Jatim, Bhirawa
Meski telah digelontor dengan anggaran Rp 53,9 miliar, namun kinerja Badan Penanaman Modal (BPM) dinilai Komisi C DPRD Jatim tak maksimal. Akibatnya, jumlah investasi yang masuk di Jatim tidaklah optimal.
Anggota Komisi C DPRD Jatim Sri Untari menyesalkan lemahnya kinerja BPM Jatim yang kurang maksimal dalam menarik investor di Jatim. Meski di satu sisi, instansi tersebut sudah digelontor anggaran sebesar Rp 53,9 miliar.
“Padahal sudah berbagai upaya dilakukan oleh Gubernur Jatim dalam memberikan kemudahan bagi investor untuk berinvestasi. Tapi faktanya sampai sekarang investasi masih belum menunjukkan hasil yang signifikan,”jelas Sri Untari saat dikonfirmasi, Rabu (9/11).
Politisi asal PDI Perjuangan ini mengatakan dirinya berharap BPM Jatim pada 2017 nanti menggandeng daerah untuk menarik investor ke Jatim. “Dicari mana yang sulit bagi investor untuk investasi di Jatim. Kalau sulit dibuat regulasi yang bisa mempermudah mereka berinvestasi,”lanjutnya.
Ditambahkan oleh Sri Untari,dengan adanya penambahan investasi diharapkan mampu mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat Jatim. “Kalau investor masuk tentunya akan tercipta lapangan kerja yang luas. Saya yakin semuanya akan tumbuh kalau investasi naik,”pungkasnya.
Terpisah, Anggota Komisi C DPRD Jatim yang lain Sri Subiati mengaku banyak faktor mengapa investor enggan menanamkan investasinya ke Jatim. Di antaranya kurang kedekatan hubungan antara pegawai dengan investor , UMK tinggi dibanding wilayah lain.
“Ada beberapa persoalan mengapa investasi di Jatim sangat minim. Di antaranya soal UMK yang tinggi yang memungkinkan investor memilih wilayah lain yang UMKnya kecil,”papar politisi asal Partai Demokrat ini.
Karenanya, pihaknya bersama Komisi C akan melakukan evaluasi terkait rendahnya investasi yang masuk Jatim. Padahal izin prinsip yang masuk cukup besar hingga triliunan rupiah. [cty]
