Komisi D Dewan Gresik Kawal Penetapan UMK

Foto: ilustrasi

Foto: ilustrasi

Gresik, Bhirawa
Komisi D DPRD bakal mengawal Penetapan Upah Minimun Kabupaten (UMK) Gresik senilai Rp2,7 juta, sedang Komisi C fokus segera memanggil pengusaha galian c. Tujuannya mempertanyakan izin usahanya sebab di tengarai banyak yang tak mengantonggi surat izin pertambangan.
Ketua Komisi D DPRD Gresik, Ruspandi Sunaryo mengatakan, bakal melakukan hearing dengan memanggil Disnaker, Apindo dan buruh untuk mencarikan solusi kenaikan upah setiap tahun. Sebab, kalau ini terus-terusan terjadi sangat mungkin pengusaha bakal kabur dari Gresik. Karena tidak ingin warga Gresik kehilangan pekerjaan maka perlu dicarikan solusi terbaik.
Hal senada dijelaskan Sekretaris Komisi D DPRD Gresik, Mujid Ridwan, kenaikan UMK Gresik dari Rp2,195 juta menjadi Rp2,7 juta dinilai cukup wajar. Apalagi, sebentar lagi Presiden Jokowi bakal menaikan harga BBM. Dan kenaikan yang mencapai Rp500 ribu, ini bisa menambal kebutuhan BBM buruh saat terjadi kenaikan nanti.
”Penetapan kesepakatan UMK sebesar Rp2,7 juta, buruh sudah tak menuntut terlalu tinggi untuk UMK. Supaya membuat para pengusah gulung tikar, yang berujung pada pengurangan jumlah pekerja. Dengan kenaikan sesuai standart saya yakin pengusaha akan terima, sebaliknya kalau lebih tinggi lagi maka mengakibatkan pengusah bangkrut buruh juga yang repot,” terangnya.
Terpisah anggota Komisi A DPRD Gresik Abdul Qodir mengatakan, sebelumnya sudah melakukan Sidak ke Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP).  Untuk meminta data pengusaha galian C yang tak mengantonggi izin, dalam waktu dekat akan dipanggil. Karena hingga kini masih ada pengusaha yang tak memiliki izin.
”Nanti akan tahu berapa jumlah pengusaha yang memiliki izin dan tidak, kini kita tak bisa menyebutkan. Selain pada izin, juga keberadaan kendaraan truk galian c yang mengotori jalan. Karena hingga kini masih mengotori jalan, katanya ada pembersihan namun masih banyak yang dibiarkan. Sehingga mengakibatkan debu-debu menganggu penglihatan dan pernapasan penguna jalan, yang  berakibat kecelakaan,” ucapnya.
Ditambahkan Abdul Qodir, sebelum melakukan pemanggilan terhadap BPMP, Dishub dan pengusaha galian c untuk duduk bareng. Komisi A akan melakukan uji petik di wilayah wilyah utara dan satu galian c wilayah selatan, kemudian dibahas internal setelah itu melakukan pemanggilan. Apa lagi menjelang musim penghujan, harus ditertibkan. Bila tak ditertibkan yang sengsara adalah para penguna jalan. Karena kondisi jalan akan menjadi licin sehingga menimbulkan kecelakaan. [kim]

Tags: