Komisi D DPRD Gresik Seriusi Raperda Lansia

Chumaidi-Maun

Chumaidi Ma’un

Gresik,Bhirawa
Komisi D DPRD Gresik memberi perhatian serius terhadap kehidupan para lanjut usia (lansia) di Gresik. Kepedulian tersebut ditunjukkan dengan kesungguhannya dalam  memperjuangkan pengesahan Raperda Inisiatif tentang Lansia.
Ketua komisi D Chumaidi Ma’un senin (12/5) kepada wartawan mengatakan, dalam upaya menyejahterakan para lansia harus ada payung hukum yang berupa Peraturan Daerah (Perda).
Dengan keberadaan peraturan daerah  tersebut kesejahteraan akan bisa terwujud, apalagi keberadaan Perda mengandung konsekuensi hukum yang mengikat. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi pemkab  untuk membiarkan para lansia.
“Kami mempelajari aturan kesejahteraan lansia ini dari Kementerian Sosial di Jakarta. Tentang Perda itu, hal itu menjadi perlu untuk diperhatikan guna  memberikan peluang agar kelompok ini terus diberdayakan dan tidak dipinggirkan. Setidaknya, mendorong pada usia lansia utamanya non produktif tidak berada di jalanan tetapi ditempatkan di lokasi yang disediakan Pemkab nantinya,” jelasnya.
Sehingga nantinya, lanjut Chumaidi, para lansia, tidak perlu merasa khawatir. Hadirnya Perda, menjadi legalitas formal untuk kesejahteraan di masa yang akan datang. Karena keberlangsungan hidup para lansia, tetap harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Tidak seperti sekarang ini, tidak jelas.
“Sebab, bila bukan pemerintah Gresik, lalu siapa lagi yang akan memberdayakan mereka,” tegas.  Chumaidi.
Sampai sekarang keberadaan tempat lansia berteduh tidak ada, bahkan tempat panti baik di kecamatan-kecamatan maupun di Gresik juga tidak ada, padahal kedudukan, hak dan kewajiban lanjut usia sama dengan warga negara lain, dalam negara Indonesia berdasarkan Undang Undang Dasar 1945.
Dalam Undang Undang No.13 tahun 1998, tentang Kesejahteran lanjut usia dan peraturan pemerintah nomer 43 tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteran lanjut usia, peran pemerintah daerah, menjadi tumpuan bagi lansia potensial dan utamanya lansia tidak potensial.
Ditambahkan Chumaidi, bahwa peraturan daerah (perda) ini nanti mengatur mengenai fasilitas, pelayanan yang akan diberikan kepada lansia. Antara lain pelayanan, keagamaan, dan mental spiritual, kesehataan, kesempatan kerja, pendidikan. Untuk mendapat kemudahan. Pemerintah, nanti juga memberikan bantuan hukum, pemberian perlindungan sosial dan pemberian penghargaan kepada para lansia.  [kim]

Tags: