DPRD Jatim, Bhirawa
Dipastikan mampu membawa dampak perekonomian bagi masyarakat di sekitar wilayah Tapal Kuda, Komisi D DPRD Jatim mendesak pemerintah pusat segera mengucurkan dana Rp 200 miliar lewat APBN untuk penyelesaian Pelabuhan Tanjung Tembaga di Probolinggo. Apalagi pelabuhan tersebut sangat ramai dikunjungi oleh ratusan kapal dagang yang akan menyebar ke beberapa wilayah di Jatim.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim Hammy Wahjunianto menegaskan saat ini pihaknya terus mendorong penyelesaian pembangunan Pelabuhan Tanjung Tembaga di Probolinggo. Pasalnya dengan terealisasinya pelabuhan tersebut akan membawa dampak perekonomian di wilayah tersebut termasuk di wilayah Tapal Kuda. Apalagi infrastruktur serta beberapa fasilitas penginapan di sekitar pelabuhan cukup bagus dan pihaknya optimistis kondisi ini mampu menarik minat pengusaha berikut masyarakat untuk berlibur atau melakukan bisnis.
“Untuk itu dewan bersama Dishub Jatim dalam waktu dekat ini akan mendesak Kemenhub mengalokasikan anggaran sekitar Rp200 miliar lebih dalam PAPBN 2015 guna penyelesaian Tanjung Tembaga. Ini karena dalam APBN 2015 diketahui tidak menganggarkan dana tersebut. Padahal pemprov maupun masyarakat di sana sangat menginginkan pelabuhan tersebut cepat selesai. Setidaknya pada 2015 ini,”tegas Hammy, Minggu (28/12).
Ditambahkan politisi asal PKS Jatim ini, jika wilayah pelabuhan biasanya dikuasai oleh otoritas Menhub, maka dalam permasalahan ini, pihaknya minta Dirjen perhubungan Laut menghibahkan pelabuhan tersebut sekaligus memberikan pengelolaanya kepada Pemprov Jatim. Apalagi dari total pembangunan pelabuhan tersebut, APBD sudah mengucurkan dana sekitar Rp165 miliar dan APBN sebesar Rp 250 miliar. “Ingat dana tersebut berasal dari pajak rakyat, jadi seharusnya semua dikembalikan kepada rakyat. Untuk itu kami akan terus berjuang dan memberikan advokasi kepada pemerintah pusat agar segera membuat kebijakan yang menguntungkan Pemprov Jatim,”tambahnya berharap.
Menurutnya, saat ini di sepanjang areal menuju Pelabuhan Tanjung Tembaga berdiri cottage serta restoran. Fasilitas tersebut dibangun oleh pihak swasta dengan memanfaatkan Pelabuhan Tanjung Tembaga. Kalau kemudian Tanjung Tembaga tidak dikelola oleh Pemprov Jatim dikhawatirkan hal itu akan dimanfaatkan oleh swasta yang notabene dana yang masuk tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim yang lain, Mahdi. Menurut politisi asal Probolinggo ini penyelesaian pembangunan Pelabuhan Tanjung Tembaga mendesak segera diselesaikan, karena hal ini akan membantu bongkar muat kapal yang ada di Tanjung Perak Surabaya yang kondisinya sudah over load. Dengan begitu perekonomian tidak hanya terpusat di Surabaya saja, tapi juga ke Probolinggo dan wilayah sekitarnya.
Dengan keberadaan Pelabuhan Tanjung Tembaga ditambah dengan Jalur Lintas Selatan (JLS) diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.
“Memang kami berencana akan menemui Dirjen Perhubungan Laut untuk meminta agar Pelabuhan Tanjung Tembaga pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemprov Jatim, sama halnya dengan Bandara Abdurrahman Saleh di Malang,”tegasnya. [cty]
Keterangan Foto : Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim Hammy Wahjunianto
