Suasana hearing dengan tujuh kepala sekolah SMP yang tidak siap menggelar UNBK. [rokim/bhirawa]
Gresik, Bhirawa.
Dalam hearing komisi D DPRD Gresik dengan Dinas Pendisikan (Dispendik) terkait kesiapan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), ditemukan tujuh Sekolah Menengah Pertama (SMP) tidak melaksanakan dengan alasan karena fasilitas penunjang kurang memadai.
Menurut Wakil Ketua Komisi D DPRD Gresik, H Sujono, sangat disayangkan masih ada tujuh sekolah SMP Negeri. Tak bisa melaksanakan UNBK, kondisi ini membuktikan kinerja Diknas dan kepala sekolah kurang serius. Dalam berkomitmen memajukan pendidikan, sehingga program UNBK yang seharusnya tahun 2017. Bisa dilaksanakan semua sekolah negeri tingkat SMP, SMA, masih saja terkendala.
”Padahal anggaran pendidikan sudah besar, tapi kenapa masih saja ada kendala dengan alasan yang sepele. Kinerja kepala sekolah harus di evaluasi, begitu juga dengan Diknas yang terkesan pasrah. Dengan dasar surat pernyataan yang disampaikan kepala sekolah, sudah luluh tidak ada tindakan penekanan secara khusus,” ujarnya.
Ditambahkan Sujono, dengan kondisi ini maka dalam waktu dekat akan memanggil tujuh kepala sekolah SMP itu, karena Gresik penyanggah dari Surabaya. ”Masak kita harus kalah, gara-gara masalah sepele jadi tidak bisa melaksanakan,” ungkapnya.
Hal senada juga dikatakan anggota Komisi D, Bambang Adi Pranoto, persiapan pada UNBK tahun lalu sudah baik. Dari anggaran juga sudah dipersiapkan jumlahnya miliaran rupiah, namun kenapa belum bisa dilaksanakan secara keselurahan. Padahal sekolah swasta yang notabenya biaya sendiri ada yang melaksanakan, itu kan lucu.
”Kalau alasan bangunan sekolah masih kurang layak tidak masuk akal, iya kalau bangunan sekolah masih jelek seperti kandang ayam itu pantas tidak melaksanakan UNBK. Sekarang sekolah sudah layak semua masih saja ada alasan, untuk itu tujuh kepala sekolah harus diheraing dan diberikan penegasan terhadap kinerja yang kurang sunguh-sunguh,” geramnya.
Lebih lanjut, Tri Purwito yang juga anggota Komisi D mengatakan, Diknas seharusnya tegas terhadap sekolah tidak melaksanakan UNBK. Faktor utama tidak bisa mengikuti UNBK harus jelas dan tidak abal-abal alasanya, sebab Kementerian sudah memberikan wajib memgikuti UNBK secara keseluruhan tahun 2017 ini. Padahal di awal katanya sekolah siap, namun dekat hari pelaksanaan mundur. ”Ini kan aneh, apa sekolah tidak memikirkan piskologi siswa yang sudah latihan,” pungkasnya.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan, Mahin mengatakan, tujuh kepala sekolah SMP yang tidak mengikuti UNBK ada surat pernyatanya. Diserahkan pada bulan Januari kemarin, alasan karena sarana prasarana, kesiapan siswa dan listrik. Dan anggaran yang disiapkan dalam UNBK Rp9 miliar, bagi sekolah yang tidak melaksanakan angaranya di pindah yang lain.
Tujuh sekolah SMP yang tak melaksanakan yakni SMPN 3 Sidayu, SMPN 4 Sidayu, SMPN Bungah, SMPN 2 Manyar, SMPN 1 Benjeng, SMPN 2 Benjeng, SMPN Tambak. Jumlah komputer yang disiapkan sebanyak seribu unit, kalau masih kurang solusinya ada tambahan pakai laptop siswa sendiri. Dan bagi sekolah yang tidak melaksakan kinerjanya akan dievaluasi dan akan dilaporkan bupati.[kim.adv]
