Pemandangan JLS yang membelah bukit kapur dengan latar belakang pantai. Untuk menuntaskan pembangunan JLS pada 2019, Komisi D berjuang agar RAPBD 2016 tetap mengalokasikan anggaran JLS meski jumlahnya minim.
DPRD Jatim, Bhirawa
Tidak dialokasikannya anggaran untuk pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) yang menghubungkan Pacitan hingga Banyuwangi dalam RAPBD 2016 memang sangat disesalkan Komisi D DPRD Jatim. Karena itu komisi yang membidangi pembangunan ini akan terus berusaha agar dalam RAPBD 2016 tetap mengalokasikan anggaran JLS, walaupun jumlahnya sangat minim dibanding APBD 2015 yang mencapai Rp 500 miliar.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim Hammy Wahjunianto menegaskan jika semua SKPD di lingkup Pemprov Jatim dalam RAPBD 2016 ini anggarannya dikepras hingga 50 persen, seharusnya program JLS tetap harus mendapatkan alokasi anggaran. Hal ini penting untuk menekan angka disparitas wilayah di bagian selatan Jatim. Apalagi setelah melakukan kunjungan ke Kementerian PU Bina Marga, ternyata dirjen yang menemui Komisi D sempat kaget ketika RAPBD Jatim 2016 tidak menganggarkan dana untuk JLS.
“Melihat kenyataan tersebut, kami bersama teman-teman di Komisi D akan terus berjuang agar target pembangunan JLS oleh gubernur selesai 2019 dapat segera terealisasi. Apalagi dalam RAPBN 2016 ini dianggarkan dana untuk JLS sebesar Rp 180 miliar. Kalau dilihat memang angkanya sangat minim. Tapi apapun kita terus berusaha agar pembangunan JLS yang kurang 320 km ini segera selesai dan terealisasi,”tegas politisi asal PKS ini, Minggu (8/11).
Ditambah lagi, tegas Hammy dimana nawacita Presiden Jokowi saat ini terkait infrastruktur. Karenanya, pihaknya terus mendorong agar Gubernur Jatim Soekarwo tetap konsisten untuk menyelesaikan proyek JLS yang memang selama ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat di sana, tentunya dengan satu tujuan meningkatkan perekonomian mereka di tengah kondisi ekonomi yang lesu dan tak bergairah.
Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi D DPRD Jatim yang lain, Basuki Babusalam. Politisi asal PAN ini mengaku jika Komisi D tengah melakukan perhitungan yang matang untuk merealisasikan anggaran untuk penyelesaian JLS. Di antaranya dengan kebijakan pemerintah pusat yang mengambil alih jalan provinsi menjadi jalan nasional. Di mana dari luas jalan provinsi sepanjang 1.860 km, yang diambil alih oleh nasional sekitar 440 km, salah satunya yang ada di Pulau Madura. Dengan pengambilalihan ini diharapkan ada sisa dana yang nantinya dapat dialokasikan untuk pembangunan JLS.
“Yang pasti kami akan terus berjuang dalam RAPBD 2016 tetap ada anggaran untuk penyelesaian JLS. Sebab dari pusat ada dana sekitar Rp 60 miliar untuk pembangunan infrastruktur di Pulau Madura yang akan turun pada 1 Januari 2016. Dengan begitu anggaran yang semula ditanggung oleh Pemprov Jatim dapat segera dialihkan ke program JLS,” paparnya yang coba diklarifikasi lewat telepon genggamnya.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Jatim Edy Paripurna secara blak-blakan menjelaskan jika nantinya upaya Komisi D untuk memasukkan anggaran pembangunan JLS tidak terealisasi dalam RAPBD 2016, pihaknya mencoba untuk mengusulkannya dalam PAPBD 2016 yang pembahasannya dilakukan sekitar Juli 2016. “Kalau memang dalam RAPBD 2016 ini tidak bisa, kami mencoba untuk memperjuangkannya masuk dalam PAPBD 2016 nanti,”lanjut politisi asal PDIP Jatim ini. [cty]
