Pusat merencanakan untuk menjual pengelolaan jembatan timbang di Jatim ke swasta, namun rencana ini ditolak dewan.[triediana/bhirawa]
DPRD Jatim, Bhirawa
Imbas anggaran APBN yang menipis, pusat hanya mampu mengelola 10 jembatan timbang dari 20 jembatan yang dulu dikelola oleh Jatim. Muncul wacana pusat akan menjual pengelolaan jembatan timbang Jatim ke swasta. Mendapat kabar seperti itu Komisi D DPRD Jatim ramai-ramai menolak rencana tersebut.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim Hammy Wahjunianto menegaskan jika untuk tahun ini pusat hanya mampu mengelola 10 jembatan timbang akibat keterbatasan anggaran yang ada di APBN. Selanjutnya jika sisanya dikelola swasta sangat tidak mungkin, karena selama jembatan timbang dikelola Dishub Jatim ada kerjasama dengan aparat TNI guna mengawasi terjadinya penyelewengan di lapangan.
“Jelas ini tidak mungkin dan belum dipikirkan oleh pusat. Karenanya jika pusat tidak mampu mengelolanya lebih baik separo jembatan timbang itu diserahkan kembali ke Pemprov Jatim. Namun dengan catatan penyerahannya dilakukan secepatnya agar kita bisa menganggarkan dalam APBD murni 2019,” tegas politikus asal PKS, Selasa (15/5).
Sebagaimana amanah UU Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 bahwa jembatan timbang diserahkan pusat. Di bidang perhubungan, selain jembatan timbang juga terminal tipe A seperti Terminal Purabaya Bungurasih diambilalih pusat.
Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Jatim Fredy Poernomo menegaskan sangat sulit jika swasta mengelola jembatan timbang mengingat di sana masih ditemukan kenakalan petugas. Tak heran Dishub Jatim menggandeng TNI untuk pengawasan karena memang jembatan timbang memiliki fungsi strategis untuk menjaga stabilitas jalan dan jembatan.
“Karena saya berasal dari daerah pemilihan sana, sehingga saya memiliki kepedulian besar terhadap operasional jembatan timbang. Dikelola pemerintah saja masih banyak kebocoran kok mau diserahkan swasta. Kan swasta tidak berpikiran bagaimana jika meloloskan terus truk-truk melebihi tonase yang imbasnya merusak jalan dan jembatan menjadi ambruk. Seharusnya memang jembatan timbang tetap dikelola pemerintah,”tegas politisi asal Partai Golkar ini. [cty]
