Komisi DPRD I Ngluruk BKN

Junaedi Malik

Junaedi Malik

(Perjuangkan Nasib Honorer K2 Yang Tak Lolos Tes CPNS)
Kota Mojokerto, Bhirawa
Komisi I  DPRD Kota Mojokerto mendatangi Kantor Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Selasa (22/4) hari ini. Keberangkatan komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan ini untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer kategori 2 (K2) yang tidak lolos test CPNS lalu.
Dihadapan pejabat BKN nanti, Komisi I ini bakal  mengusung aspirasi para tenaga honorer K2 terkait kejelasan nasib mereka pasca gagal test CPNS.
”Besok (hari ini, red) Komisi I ke BKN. Agendanya mempertanyakan nasib tenaga honorer K2 terkait UU ASN (Aparatur Sipil Negara),” kata Wakil Ketua Komisi I, Junaidi Malik, Senin (21/4) kemarin.
Menurut Juned, sapaan Junaedi Malik, harapan ratusan tenaga honorer K2 Pemkot Mojokerto menjadi abdi negara pupus setelah bursa terakhir pintu abdi negara tak mampu mereka terobos. Sementara UU ASN tak mengafiliasi tenaga honorer K2 menjadi PNS karena pengabdian mereka di birokrasi pemerintahan.
”Sampai sekarang PP (peraturan pemerintah) terkait UU ASN belum terbit. Komisi I mempertanyakan aturan main tenaga P3K dan peluang tenaga honorer K2 di posisi itu. Komisi I berharap agar pemerintah pusat memberi kebijakan khusus terhadap honorer K2,” beber Juned.
Juned juga menjelaskan, melihat ketentuan rekruitmen P3K dalam UU ASN, tidak ada perlakuan khusus bagi honorer K2. Tapi setidaknya pemerintah pusat memberi keleluasaan daerah untuk mengakomodir hononer K2 menjadi tenaga P3K. Utamanya terhadap tenaga honorer di lini pelayanan dasar, seperti di bidang pendidikan dan kesehatan.
Diberitahukan sebelumnya,  pasca pengumuman kelulusan test CPNS, Pemkot Mojokerto tak memberikan kepastian terhadap nasib 155 honorer K2 yang tak lulus tes. Mereka yang mengabdi di Pemkot Mojokerto lebih dari lima tahun itu pun berkeluh kesah ke Komisi I,  Selasa (25/3)  lalu.
Sementara itu, Kepala BKD kota Mojokerto Agus Endri mengaku tetap menunggu PP yang mengatur soal rekrutmen P3K. Tapi dari informasi yang diterima, kriteria rekrutmen P3K berlaku untuk umum. ”Kebutuhannya disesuaikan dengan kebutuhan daerah. bukan mengutamakan honorer K2 yang gagal dalam rekrutmen CPNS lalu,” tegas Agus Endri.
Untuk memastikan mekanisme rekrutmen P3K, Agus tetap menunggu juknis dari pemerintahan pusat. ”Kita msih menunggu PP, tanpa itu (PP, red) kita tak bisa berbuat apa-apa,” pungkasnya. [kar]

Rate this article!
Komisi DPRD I Ngluruk BKN,5 / 5 ( 1votes )
Tags: