Komisi E Akan Klarifikasi Terkait Persiapan Pelaksanaan UNBK di Jatim

DPRD Jatim, Bhirawa
Tidak ingin persoalan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2018 bermasalah seperti pernah terjadi pada 2017, Komisi E DPRD Jatim berencana memanggil Kadis Pendidikan Jatim Saiful Rahman. Pemanggilan ini bertujuan klarifikasi terkait persiapan UNBK di Jatim, khususnya di wilayah kepulauan.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Suli Daim menegaskan jika ada dua hal yang harus mendapatkan perhatian dari Dispendik Jatim. Pertama terkait dengan Personal Computer (PC) serta jaringan internet. Mengingat di wilayah kepulauan sulit mendapatkan jaringan sehingga dilakukan sistem manual.
‘Kami berharap dalam pelaksanaan UNBK 2018 yang rencananya dilaksanakan antara Maret atau April sudah tidak ada lagi permasalahan PC serta jaringan. Karena itu Dindik Jatim harus bekerjasama dengan operator seluler dalam pengadaan jaringan khususnya di kepulauan,”tegas politisi asal PAN, Senin (8/1).
Ditambahkannya, jika Komisi E sudah memberikan support anggaran terkait masalah ini. Meski di satu sisi ada bantuan pemerintah pusat lewat APBN yang pada 2017 mencapai sekitar Rp 2 miliar. ”Untuk itu, diupayakan UNBK 2018 berjalan sukses,”tegasnya.
Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi E DPRD Jatim Agus Dono. Menurutnya, persoalan SDM dan jaringan menjadikan pemikiran utama agar pelaksanaan UNBK di Jatim berjalan sukses. Mengingat pelaksanaan UNBK di Jatim pada 2017 masih berjalan amburadul, pasca pelimpahan kewenangan dari kab/kota ke provinsi. Untuk itu Komisi E terus mendukung anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan ini.
Termasuk soal SDM, pihaknya berharap agar ada bantuan tenaga yang mumpuni untuk membantu pelaksanaan UNBK di wilayah kepulauan. Juga antisipasi terhadap matinya lampu, maka harus ada kerjasama dengan PLN atau pengadaan genset.
”Yang terpenting di sini bagaimana siswa mengerjakan dengan enjoy dan tidak merasa terbebani. Mengingat hasil UNBK ini menjadi dasar kelulusan siswa. Apalagi diketahui tidak semua siswa siap mengerjakan kisi-kisi soal melalui komputer. Kalau di kota barangkali hal ini sudah biasa. Tapi bagaimana mereka yang hidup di pedesaan atau kepulauan yang belum terjangkau oleh komputer,”tanya politisi asal Partai Demokrat ini. [cty]