Komisi E Anggap Penggratisan SPP di Tingkat SMA/SMK Tak Mendidik

DPRD Jatim, Bhirawa
Adanya desakan agar Pemprov Jatim menggratiskan SPP pasca pengalihan kewenangan SMA/SMK dari kab/kota se-Jatim ke Pemprov Jatim, dianggap Komisi E DPRD Jatim tidak mendidik. Sebaliknya, komisi yang membidangi kesejahteraan rakyat (kesra) ini berharap semua masyarakat bisa mendapat pendidikan tinggi. Setidaknya ada subsidi untuk mereka yang tidak sanggup membayar kuliah.
Anggota Komisi E DPRD Jatim Mohamad Sirot mengatakan sistem pendidikan gratis ini keliru. Orang-orang kaya yang biasa berangkat sekolah dengan mobil justru mendapat pendidikan gratis. Mereka mendapat subsidi dengan sekolah gratis. Seharusnya ada klarifikasi terhadap pembiayaan pendidikan.
“Seharusnya anak miskin itu gratis, sedang siswa kaya tetap bayar SPP. Kalau bisa dua kali lipat dari ketentuan yang ada. Karena adil itu tidak harus sama,” ujar politisi asal PKS, Minggu (19/11).
Kemudian, sisa subsidi tersebut dialirkan kepada pendidikan perguruan tinggi yang selama ini hanya mampu diraih oleh anak kalangan menengah ke atas. Karena dengan biaya yang cukup mahal, tidak mungkin bisa dijangkau anak kelas bawah.
Sirot pun mencontohkan seperti biaya kuliah di ITS yang menyentuh hampir Rp 20 juta untuk SPP per semester. Tentunya hal itu sangat sulit dipenuhi anak dari kalangan bawah. “Memang ada program Bidik Misi. Tapi saya yakin kuotanya sangat sedikit. Tidak bisa memenuhi jumlah anak dari kalangan ekonomi bawah untuk kuliah,” bebernya.
Sementara mengenai skema pendidikan, Sirot mengusulkan komposisi pendidikan terdiri dari 40 persen anak tidak mampu. Kemudian 20 persen dari masyarakat sekitar sekolah. Dan sisanya adalah anak berprestasi. Dengan begitu pendidikan akan merata. Siapa pun bisa mendapat pendidikan dengan layak dan baik.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Komisi E DPRD Jatim Hartoyo. Menurutnya, memang harus ada perbedaan antara siswa miskin dan kaya. Karena tidak semua siswa yang masuk negeri dikategorikan siswa miskin. Tapi sebaliknya ada yang kaya. ”Karena itu pemberian SPP gratis harus dipilah-pilah. Jangan sampai subsidi yang baik ini tidak tepat sasaran,”tegas politisi asal Partai Demokrat.
Begitu juga dengan pemberian seragam gratis, memang tidak seharusnya diberikan kepada siswa negeri. Tapi juga harus ada pemilahan. Begitu pula dengan sekolah swasta karena tidak semuanya dari keluarga mampu. Madrasah misalnya, banyak siswa berasal dari keluarga tidak mampu. Dan mereka ini wajib mendapat bantuan seragam sekolah. [cty]