Komisi E DPRD Jatim Sesalkan Penggusuran PKL Tanpa Solusi dan Relokasi

DPRD Jatim, Bhirawa
Penggusuran PKL yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya menjadi perhatian khusus Ketua Komisi E DPRD Jatim Hartoyo. Politisi Partai Demokrat yang berangkat dari Dapil yaitu Surabaya Sidoarjo ini meminta kepada Pemkot Surabaya untuk memperhatikan keberadaan mereka. Sebab saat ini banyak PKL yang mengalami penggusuran tapi tidak disediakan solusi oleh Pemkot Surabaya termasuk relokasi mereka.
Hal ini yang banyak dikeluhkan masyarakat yang ada di kawasan Kemayoran yang kebanyakan berprofesi sebagai PKL kepada Hartoyo ketika melakukan reses. Menurut Hartoyo, dari keluhan yang muncul yang disampaikan masyarakat khususnya mereka yang berprofesi sebagai PKL, terungkap banyak di antara mereka yang tidak mendapatkan solusi ketika mereka dugusur oleh Satpol PP.
“Saya mendukung upaya penertiban terhadap PKL di Kota Surabaya. Tapi tetap harus ada solusi bagi mereka ketika dilakukan penertiban. Jangan dilakukan penertiban jika tidak ada solusi bagi PKL. Ini yang tidak benar,” ujar politisi asal Surabaya ini, Selasa (28/11).
Ia mencontohkan di kawasan kemayoran ini (Jl Indrapura, red), penertiban dilakukan tapi banyak PKL yang tidak mendapatkan solusi. Seperti yang mereka keluhkan saat ini. Demikian juga di beberapa kawasan seperti Jl Dharmawangsa.
“Ada usulan mereka buka di sekitar Jl Indrapura dan Jl Dharmawangsa, sore sampai dini hari seperti yang terjadi di kawasan Jl Kedungdoro. Kalau itu bisa dan ketertiban, kebersihan bisa dijaga kenapa tidak diperbolehkan?,” tegasnya.
Sebenarnya, kata Hartoyo, keberadaan PKL ini adalah salah satu upaya dalam mengatasi pengangguran yang ada di kota. Mereka bisa mempekerjakan orang-orang di sekitarnya. Dan ini sedikit banyak membantu program pengurangan pengangguran yang setiap tahun jumlahnya meningkat. Apalagi dengan kondisi perekonomian seperti saat ini.
“Kalau kita sebagai pemegang kebijakan bisa mengatur mereka para PKL dengan baik, maka akan berdampak positif bagi PKL dan masyarakat. Tapi kalau kita hanya bisa gusur tanpa memberikan solusi dan komunikasi, imbasnya akan menambah angka pengangguran, sebab mereka tidak bisa beraktivitas sebagai PKL lagi,” katanya.
Terpisah, Anggota Komisi E DPRD Jatim Abdul Halim menegaskan jika keberadaan PKL sangat membantu pemerintah. Selain dapat menekan pengangguran sekaligus mereka dapat menciptakan mata pencaharian sendiri tanpa membebani pemerintah.
”Kalaupun mereka dianggap membuat kotor pandangan, maka pemerintah harus melakukan penataan. Jangan sampai mereka diusir tanpa dicarikan solusi. Selama pemerintah bisa berkomunikasi dan mampu memberikan solusi maka dipastikan tidak ada PKL yang ngawur,”tegas politisi asal Partai Gerindra ini. [cty]