Komisi E Mampu Alokasikan Tunjangan untuk GTT/PTT di Jatim

DPRD Jatim, Bhirawa
Di tengah pembahasan RAPBD 2018, Komisi E DPRD Jatim mencoba menggelar rapat kerja bersama Dinas Pendidikan Jatim dalam kaitannya memperjuangkan nasib GTT/PTT. Dan hasilnya cukup signifikan, di mana sekitar 8 ribu orang telah mendapatkan kepastian tunjangannya yang diambilkan dari APBD Jatim 2018.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Suli Daim menegaskan GTT/PTT SMA/SMK Negeri sejumlah 8.000 orang akan mendapat tambahan subsidi per orang Rp 750.000  per bulan dan  totalnya sebesar Rp 84 miliar. Sedang PNS provinsi mendapat tunjangan perbaikan penghasilan sebesar Rp 1.070.000 per bulan ditambah dari pusat Rp 250.000  per bulan atau total TPP ANS (PNS) Rp 1.320.000 per bulan.
” Untuk alokasi total guru PNS yang mendapatkan tunjangan perbaikan total mencapai Rp1,3 triliun. Dan yang pasti nasib GTT/PTT yang selama ini terabaikan, Insya Allah pada 2018 ini sudah terselesaikan. Mengingat pendidikan adalah wajib, sehingga kami berkewajiban untuk memperjuangkan nasib mereka,” tegas politisi asal PAN ini, Minggu (5/11).
Sementara untuk guru TK PAUD pada 2018 ini mendapatkan alokasi Rp19 miliar untuk  10 ribu guru, per orang mendapatkan Rp 200.000 per bulan. Bantuan guru sekolah swasta SMA/SMK sebesar Rp 13,5 miliar  dengan kriteria guru bantu usia 40 tahun ke atas dengan masa kerja 5 tahun sebanyak 1.500 akan mendapatkan Rp 1.000.000 per orang per  bulan.
“Kami bersyukur semua sudah mendapatkan alokasi tunjangan. Tinggal kami akan memperjuangkannya dalam rapat bersama Badan Anggaran,” lanjutnya.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Komisi E Jatim Hartoyo. Menurutnya besar tunjangan yang dialokasikan disesuaikan dengan kondisi dan postur anggaran di APBD Jatim 2018 nanti. Kalaupun ada kekurangan, jika anggaran yang ada berpotensi untuk dinaikkan, pihaknya akan memperjuangkan dalam PAK APBD 2018 mendatang.
“Yang pasti intinya kami Komisi E dan Dinas Pendidikan Jatim telah berupaya untuk memperjuangkan nasib GTT/PTT yang selama ini nasibnya memprihatinkan. Termasuk para guru TK PAUD,” tegas politisi asal Partai Demokrat ini. [cty]