Terkait Kasus Pasung dan Stunting
DPRD Jatim, Bhirawa
Kinerja Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jatim lagi-lagi disorot DPRD Jatim. Dalam hal ini, Komisi E yang membidangi Kesra ini tidak yakin Dinkes mempunyai data update terkait pasung dan stunting.
Terbukti, di Jatim masih ada sembilan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Blitar yang belum terbebas dari pasung. Padahal, Pemprov Jatim sudah mencanangkan Jatim bebas dari pasung.
Anggota Komisi E DPRD Jatim, Mathur Husyairi mengaku tidak yakin Dinkes Jatim mengantongi data terkait pasung dan juga stunting. “Saya ini tidak yakin bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Jatim punya data update terkait pasung, stunting,” ungkapnya, Selasa (22/10).
Menurut Mathur yang juga Anggota Fraksi Keadilan Bintang Nurani (FKBN) DPRD Jatim, seharusnya Dinkes Jatim bersinergi dengan Kabupaten/Kota untuk data dan penanganannya. “Dana besar tapi miskin data dan kerja dalam menekan angka stunting atau pasung. Sangat disayangkan, jika ini tidak dibenahi,” katanya.
Kurangnya koordinasi antara Dinkes Jatim dengan Kabupaten/Kota, kata Mathur, membuat penanganan kesehatan Jatim terkesan jalan asal-asalan untuk serap anggaran. “Jadi, perlu dibenahi, bukannya Pemprov punya program andalan yang namanya Smart Province. Kenapa tidak terintegrasi,” herannya.
Terkain masalah ini Mathur melalui Komisi E DPRD Jatin akan mengevaluasinya dalam pembahasan APBD 2020. “Ya, nanti kita evaluasi di komisi saat pembahasan APBD 2020,” pungkasnya.
Terpisah, Kepala Dinkes Provinsi Jatim, Dr dr Kohar Hari Santoso mengaku telah update data terkait penderita stunting maupun Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Blitar. “Kami sudah update data, yang jelas semua data sudah diklarifikasi,” katanya.
Mengenai dinasnya yang disorot, dr Kohar pun mengapresiasi Komisi E DPRD Jatim. Pihaknya akan klarifikasi ke Dinkes Kabupaten terkait adanya sembilan orang yang di Pasung di Blitar. Ya, kami akan klarifikasi ke Dinkes Kabupaten, apakah ini kasus baru atau kasus lama,” terangnya. [geh]
