Suli Daim
DPRD Jatim, Bhirawa
Sikap Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharani mencoret anggaran untuk SMK/SMA sebesar Rp180 miliar dan dialihkan untuk kesejahteraan guru sangat disesalkan DPRD Jatim.
Sebab pengalihan pengelolaan dari kabupaten/kota ke provinsi adalah keputusan pemerintah pusat dan dituangkan ke dalam UU. Sementara di Surabaya sendiri masih banyak siswa miskin yang sekolah di SMA maupun SMK.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Daim menegaskan jika pengalihan pengelolaan bukan kemauan Pemprov Jatim, tapi hal tersebut adalah amanah UU. Seharusnya Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharani harus jernih melihat permasalahan ini karena tidak semua siswa yang bersekolah SMA/SMK di Surabaya dari keluarga mampu,”tegas politisi asal PAN Jatim, Selasa (22/8).
Ditambahkan Suli seharusnya Wali Kota Surabaya tetap memberikan alokasi anggaran untuk siswa SMA/SMK di Surabaya, khususnya mereka yang tidak mampu. Diantaranya melalui bea siswa atau sejenisnya. Yang pasti bisa membantu bisa meringankan beban provinsi.
“Jujur saja yang diurusi Pemprov Jatim cukup banyak. Dan tidak mungkin semua siswa SMA/SMK se Jatim digratiskan karena beban yang dipikul pemprov sudah cukup berat. Namun demikian Pemprov Jatim tetap memberlakukan potongan SPP mulai dari 25 persen hingga 100 persen, kepada siswa yang tidak mampu,”paparnya.
Terlepas dari itu sesungguhnya kepedulian Pemkab/Pemkot se Jatim sangat dibutuhkan. Diantaranya untuk meringankan beban Pemprov Jatim dalam upaya menggratiskan SMA/SMK baik negeri maupun swasta tak terkecuali. Diantaranya dengan model bantuan atau beasiswa.
“Saya minta Bu Risma berbesar hati. Hanya karena ditolak mengelola SMA/SMK kemudian alokasi anggaran untuk mereka dicoret. Tapi mari kita kepentingan yang lebih jauh, jika alokasi SMA/SMK yang ada tetap di Surabaya dan mereka yang bersekolah disana adalah anak Surabaya. Sehingga butuh sentuhan dan bantuan walikota,”tambahnya dengan mimic serius.
Sementara itu, Anggota Komisi E DPRD Jatim yang lain, Agus Dono Wibawanto mengaku kecewa dengan sikap Wali Kota Surabaya, meski hal itu menjadi hak prerogative kepala daerah. Terlepas dari itu seharusnya Risma melihat kepentingan yang lebih jauh. Mengingat siswa SMA/SMK dimana saja adalah aset bangsa yang tentunya semua Kepala Daerah harus peduli.
“Sikap Risma sangat disesalkan seolah-olah SMA/SMK menjadi tanggungjawab Pemprov Jatim. Padahal seharusnya Pemkot Surabaya juga harus peduli untuk mendukung program Pemprov demi memajukan SMA/SMK di Jatim,”tambah politisi asal Partai Demokrat dengan nada tinggi. [cty]
