Foto: ilustrasi
DPRD Jatim, Bhirawa
Usulan agar pemberian seragam sekolah pada APBD 2018 nanti tidak saja difokuskan pada sekolah negeri, tapi juga sekolah swasta ternyata mendapat penolakan dari Komisi E DPRD Jatim.
Alasannya, selama ini siswa yang bersekolah di sekolah swasta rata-rata berasal dari keluarga mampu dan bisa membeli seragam, daripada sekolah negeri. Disatu sisi anggaran yang ada di Pemprov Jatim tidak mencukupi.
Ketua Komisi E DPRD Jatim, Agung Mulyono menegaskan untuk saat ini yang lebih diprioritaskan untuk mendapatkan seragam gratis dua stel adalah sekolah negeri. Ini karena anggaran yang ada tidak mencukupi untuk mengalokasikan untuk sekolah swasta. Disatu sisi rata-rata siswa yang bersekolah di swasta dari keluarga mampu.
“Bukan kita tidak memperhatikan sekolah swasta. Memang anggaran yang ada tidak mencukupi untuk memberikan seragam sekolah dua stel ke sekolah swasta. Disisi lain jika hanya beberapa sekolah swasta diberi bantuan seragam, pastinya yang lain akan menuntut,”tegas politisi asal Partai Demokrat ini, Selasa (5/9).
Selain itu, dikhawatirkan akan banyak sekolah swasta yang hanya berpangkutangan karena mendapatkan bantuan dari pemerintah. Dan hal tersebut sangat berbahaya bagi kelangsungan dunia pendidikan, dimana dikhawatirkan mereka hanya mencari keuntungan.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi E DPRD jatim, Suli Daim mengaku untuk APBD 2018 sudah ada perbaikan terkait penyerahan seragam sekolah sebanyak dua stel ke siswa. Dimana seragam sudah diserahkan satu bulan sebelum masuk sekolah, karena yang diberikan adalah bahan berupa kain bukan baju jadi.
“Sesuai hasil evaluasi kami minta ke Dinas Pendidikan Jatim untuk menyerahkan bahan kain untuk seragam sekolah satu bulan sebelum mereka masuk sekolah. Karena itu hal ini sebagai tindak lanjut dari kasus yang terjadi pada tahun ini (2017),”jelasnya.
Disisi lain, politisi asal FPAN Jatim ini menegaskan selain tepat waktu, Suli meminta Diknas juga melakukan evaluasi agar pemberian baju seragam ini tidak hanya untuk sekolah negeri tapi juga swasta.
“Lakukan pemetaan pada anak tidak mampu,. Saya juga minta agar seragam gratis ini juga untuk swasta. sebab di negeri kan ada yang sudah dapat SPP gratis, atau kelonggaran, maka harusnya ya swasta juga bisa dapat gratis,” ungkap Suli.
Dengan pemetaan ini maka akan diketahui siapa yang berhak menerima. seragam gratis dan yang dinilai tidak layak menerima seragam gratis. [cty]
