Suasana saat Komisi I DPRD di Dispendukcapil Bondowoso. [Ihsan Kholil/Bhirawa]
Bondowoso, Bhirawa
Dalam rangka pembahasan APBD tahun 2020, sekaligus melihat realita di lapangan terkait pelayanan administrsi kependudukan. Komisi I DPRD Kabupaten Bondowoso melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) pada, Kamis (31/10).
Ketua komisi I DPRD Kabupaten Bondowoso, H tohari, ketika dikonfirmasi usai kunjungan mengatakan, pihaknya telah banyak berdiskusi dengan kepala Dispendukcapil dan beberapa kepala bidang.
Bahwa ada beberapa hal yang barang kali munculnya sebuah keterlambatan tidak bisa dihindari, karena memang di Bondowoso ini semua pelayanan administrasi kependudukan masih manual.
“Jadi beberapa administrasi kependudukan yang semua harus ditandatangani oleh Kepala Dispendukcapil Bondowoso masih dilakukan secara manual. Padahal di era teknologi sekarang serba elektronik itu dimungkinkan, dan siap sebenarnya,”Jelasnya.
H Tohari menjelaskan, sebenarnya di Kabupaten bondowoso telah siap ijin sudah ada, ke depan tidak lagi harus menunggu kepala dinas di kantor.
” Jika kepala dinas ada tugas diluar kota, sudah dapat ditangani dengan tanda tangan elektronik itu akan lebih cepat,” jelasnya. Kemudian kata H Tohari, khusus pencetekan KTP elektronik ini, memang tidak lepas dari kebijakan pusat yang hanya mengalokasikan 500 keping blanko ktp elektronik per-bulan, untuk akhir-akhir bulan ini.
“Sehingga ini yang tidak bisa mencetak secara langsung dan keseluruhan. hingga sekarang ada sepuluh ribu suket yang belum dicetak ke ktp elektronik,”terangnya.
Kedepan dia berharap, terhadap Pemerintah Pusat dirjen dukcapil, bagaimana blanko KTP elektronik itu bisa lebih tidak hanya lima ratus perbulan.
Karena memang kenyataannya di Bondowoso ini mungkin data rekam itu sudah diatas 99 persen, seluruh masyarakat Bondowoso telah rekam KTP elektronik. Namun cetak masih belum 99 persen,”pungkasnya. [san]
