Komisi I DPRD Trenggalek Bahas Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

Trenggalek,Bhirawa
Komisi I DPRD Trenggalek menggelar rapat kerja bersama Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sserta Sekretariat Daerah bagian Organisasi yang membahas soal persiapan penyusunan Susunan Organisasi dan tata kerja (SOTK) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna menyesuaikan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) nomor 90 tahun 2019, di aula Gedung DPRD Trenggalek. Senin (27/7).

Ketua Komisi I DPRD Trenggalek Muh Husni Tahir Hamid mengatakan bahwa pihaknya telah menggelar rapat kerja bersama tim asistensi pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam rangka membahas soal pelaksanaan Permendagri nomor 90 tahun 2019.

“Rapat kali ini tujuannya adalah mensinkronkan penyusunan SOTK OPD sesuai Permendagri yang ada” ungkapnya usai rapat dengan tim asistensi Pemerintah Daerah.

Dijelaskan politisi Partai Hanura ini, adapun isi dari rapat yang digelar kali ini yaitu menyelaraskan tugas dan fungsi masing-masing OPD dengan penerapan anggaran sebagaimana tertuang dalam Permendagri nomor 90 tahun 2019.

“Sesuai dengan permendagri No 90 Tahun 2019 merupakan ketentuan implementatif dari penerapan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD),” ujarnya.

Lebih lanjut Husni menambahkan dengan adanya standarisasi penamaan, pemberian kode, pengelompokan informasi menuju single codebase, maka akan menjadikan tata kelola pemerintah daerah semakin transparan, accountable, responsible, serta reliable sesuai dengan prinsip-prisip good govermance.

“Permendagri No 90 Tahun 2019 sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan atau pengelompokan untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan,” imbuhnya.

Selain itu terkait erencanaan pembangunan daerah, perencanaan anggaran daerah, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah serta pertanggungjawaban keuangan daerah dan juga pengawasan keuangan daerah.

“Klasifikasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri No 90 Tahun 2019 ini merupakan perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang didesentralisasikan sehingga pemanfaatannya bisa mendukung sejumlah perencanaan di daerah,” tutup Husni.(wek).

Tags: