Komisi II DPR RI Menuju Sidoarjo, Pantau Khusus Persiapan Pemilu 2024

Ketua KPUD Sidoarjo,M.Iskak, mendampingi rombongan Komisi II DPR RI, saat mengecek gudang penyimpanan logistik Pemilu 2024, milik KPUD Sidoarjo, di Jl. Erlangga Sidoarjo. [alikusyanto/bhirawa].

Sidoarjo,Bhirawa.
Kabupaten Sidoarjo mendapat kunjungan khusus dari Komisi II DPR RI, belum lama ini, untuk persiapan pelaksanaan Pemilu 14 Februari 2024 mendatang.

Rombongan kunjungan kerja, yang dipimpin anggota Komisi II DPR RI, Aminurokhman, dari Fraksi Nasdem bersama 6 anggota lainnya, langsung menuju ke Pendopo Delta Wibawa.

Rombongan, didampingi Ketua KPUD Sidoarjo, Bawaslu Sidoarjo dan Bawaslu Jatim, melanjutkan Sidaknya ke gudang penyimpanan logistik Pemilu milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sidoarjo, yang berada di Jalan Erlangga nomor 7-9, Kelurahan Sidokare, Kecamatan Sidoarjo.

Menurut Aminurokhman, kedatangan khusus dari rombongan Sidak tersebut, salah satunya karena faktor Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah yang cukup padat penduduknya. Apalagi lokasinya berdekatan dengan ibu kota provinsi Jawa Timur, Surabaya.

“Setelah kita dapat gambaran, seperti apa persiapan Pemilu 2024 di Sidoarjo, semoga hal-hal yang kita khawatirkan saat Pemilu 2024 nanti, tidak sampai terjadi,” ujar Amin, dalam kesempatan itu.

Menurut dirinya, dari kunjungan khusus itu, Komisi II menilai tempat penyimpanan logistik yang dimiliki KPUD Sidoarjo sudah cukup representatif.

Sebelumnya, sempat ada kekhawatiran rawan banjir, ternyata tidak mudah banjir. Gudangnya juga cukup luas. Sebagian logistik Pemilu 2024, juga sudah tersimpan rapi di gudang tersebut.

Di gudang tersebut, saat ini menurut Amin, sudah ada sekutar 43% kotak surat suara . Surat suara lainnya, masih on proses. Diharapkan pada Bulan Desember 2023 sudah 100%.

Kedatangan khusus Komisi II DPR RI ke Kabupaten Sidoarjo, juga untuk mengingatkan akan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten ini.

Mantan Wali Kota Pasuruan itu sempat berpesan kepada Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, agar bisa menjaga netralitas anak buahnya.

“Netralitas PNS saat Pemilu memang harus dijaga. Itu wajib dan sangat penting. Supaya tidak sampai menimbulkan disharmonisasi pada pelaksanaan Pemilu yang dituntut untuk Jurdil,” ujarnya. (kus.bb)

Tags: