Fandi Utomo
Surabaya, Bhirawa
Komisi II DPR RI memastikan Pilkada 2017 menggunakan sistem paperless. Dengan begitu anggaran Pilkada yang selama ini mencapai puluhan miliar bisa ditekan hingga 40 persen. Anggaran yang bisa dikepras antara lain untuk honor petugas keamanan dan petugas TPS, serta alat peraga.
Anggota Komisi II DPR RI Fandi Utomo menegaskan sistem paparless dapat dilaksanakan jika pelaksanaan e-KTP selesai 100 persen. Namun yang terjadi saat ini masih di posisi 70 persen. Karenanya Komisi II DPR RI mendorong agar e-KTP pada 2017 selesai semua dengan dukungan anggaran dari APBN yang pada 2016 dialokasikan sebesar Rp 1,3 miliar. Di sisi lain saat ini agenda Komisi II terkait UU Pilkada hanya sebatas membahas soal parliamentary threshold serta beberapa keputusan MK yang terkait dengan UU.
“Kami bersama pemerintah sepakat pada 2017 mendatang sudah dapat menggunakan sistem paperless, namun dengan catatan pelaksanaan e-KTP sudah kelar se-Indonesia. Dengan begitu banyak anggaran Pilkada yang dapat dihemat hingga 40 persen, mulai honor petugas, jumlah TPS sampai pada alat peraga,”ungkap politisi asal Partai Demokrat yang dihubungi lewat telepon genggamnya, Rabu (12/5).
Sistem paperless bisa dilaksanakan pertamakali di Indonesia jika masyarakat sadar untuk mengurus KTP, selain Pemkab/Pemkot memiliki kemampuan dalam pengadaan IT sehingga ada penghematan anggaran Pilkada. “Karenanya untuk pertama kali pelaksanaan sistem paperless tidak semua daerah dapat melaksanakannya akibat terkendala dengan jumlah peralatan IT. Serta kita tahu banyak masyarakat yang hidup di pelosok daerah belum sadar untuk mengurus e-KTP. Karenanya Pemkab/Pemkot dituntut untuk melakukan jemput bola,” tambahnya.
Ditambahkan Fandi saat ini posisi e-KTP baru selesai sekitar 70 persen, pada 2016 diprediksi selesai 85 persen dan pada 2017 diharapkan selesai 100 persen. Anggaran untuk 2016 ditetapkan sebesar Rp 1,2 miliar dari APBN, sisanya menunggu pembahasan lebih lanjut, apakah dana Rp 1,2 miliar sudah mampu memback-up kekurangan untuk pembuatan e-KTP yang kurang 30 persen itu. [cty]
