Komisi II DPR RI Respon Baik Pelaksanaan OSS di Kabupaten Sidoarjo

Kepala DPM PTSP Ari Suryono menjelaskan OSS kepada Anggota Komisi II DPR RI. [achmad suprayogi/bhirawa]

Sidoarjo, Bhirawa
Program Online Single Submission (OSS) Kab Sidoarjo yang telah dilaunching pemerintah pusat dan telah dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kab Sidoarjo, mendapat respon yang sangat baik dari Komisi II DPR RI.
Respon baik ini disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera bersama anggota lainnya saat melakukan kunjungan kerja ke DPM PTSP Kab Sidoarjo, pada (22/10) untuk memantau perkembangan pelaksanaan Program OSS yang telah dilaunching oleh pemerintah pusat pada Bulan Mei 2018, lalu.
Menurut Mardani Ali, kalau pihaknya sedang berkunjung ke daerah – daerah yang telah berpresetasi dalam pelayanan publik. Di Sidoarjo ini sudah sangat bagus sekali, Program OSS sudah berjalan sesuai dengan harapan walaupun belum sepenuhnya. Tetapi perkembangan terbaiknya adalah program – programnya sudah dilakukan secara online. ”Jadi sudah tidak dimungkinkan untuk berinteraksi dengan petugas,” jelas Mardani Ali Sera.
Dalam pelaksanaan perizinan, batas-batas waktunya juga sudah diungkapkan secara jelas. Disamping itu juga ada pihak bank yang digunakan untuk pembayaran, jadi benar-benar one top system berjalan dengan bagus. ”Cukup dilayani dalam satu ada dua meja semua sudah berjalan dengan baik. Tidak perlu ada chosh lagi, tempat kami diterima tadi, sehari-harinya juga digunakan sebagai tempat konsultasi. Jadi ini namanya reformasi birokrasi sudah berjalan dengan baik,” pungkas Mardani.
Sementara itu, Kepala DPM PTSP, Ari Suryono menjelaskan, kalau Program OSS ini merupakan sistem pelayanan proses perizinan dengan sangat mudah. Ini sudah betul-betul bentuk layanan satu pintu. Apalagi di pusat sudah dikendalikan dengan satu sistem, sehingga nantinya tak ada lagi bentuk layanan model yang lain. ”Dari 94 layanan perizinan, sekarang ini sudah diringkas menjadi lima model perizinan. Yakni Izin Lokasi, IMB, Izin Lingkungan, SLM dan Izin Operasional maupun Komersial,” jelas Ari Suryono.
Hingga saat ini capaiannya sudah sekitar 6.677 untuk formnya yang terdiri dari 2.200 unit usaha. Dalam pelaksanaan Program OSS ini bisa lebih cepat karena sudah tidak melalui birokrasi yang panjang, Bupati Sidoarjo juga sudah tidak perlu tandatangan lagi. ”Yang tandatangan langsung adalah pihak OSS melalui rekomendasi dari DPM PTSP,” pungkas Ari Suryono. [ach]

Tags: