Komisi II DPRD Bondowoso saat melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pertanian setempat. [Ihsan Kholil/Bhirawa]
Komisi II DPRD Bondowoso memandang terkait masalah pupuk subsidi di tahun 2021 yang mengalami pengurangan untuk kota tape ini. Yang mana hal itu akan berdampak pada kelangkaan pupuk itu sendiri.
Hal ini menjadi beberapa usulan dari pihak Komisi II DPRD pada Dinas Pertanian (Disperta) Kabupaten Bondowoso agar cepat diselesaikan dengan baik. Supaya kedepan tidak terlalu ramai akan kelangkaan pupuk subsidi ini.
Wakil ketua komisi II DPRD Bondowoso, A. Mansur menyampaikan, bahwa agar Dinas Pertanian bisa mengantisipasi, agar masyarakat tidak terlalu bingung untuk masalah pupuk yang akan digunakan.
Yakni salah satunya bagaimana Disperta bisa merubah mainset masyarakat agar tidak selalu bergantungan pada pupuk subsidi ataupun pupuk non organik.
“Masyarakat biasanya harus pupuk urea, ini yang harus kita lakukan. Agar supaya mereka ada edukasi tentang bagaimana penggunaan pupuk organik yang sering kita lakukan,” kata Mansur usai melakukan kunjungan kerja di Disperta Bondowoso, Selasa (26/1).
Kata dia, untuk di Bondowoso sendiri sudah ada sekitar 400 kelompok tani yang sudah dilatih untuk membuat pupuk organik. “Kita harapkan pada Dinas Pertanian agar itu dapat dimaksimalkan. Agar supaya mereka dapat membuat inovasi dibawah, agar masyarakat bisa juga merasa ada solusi kekurangan pupuk ini,” ujarnya.
Pihaknya berharap kepada Dinas Pertanian dan PPL agar bisa mengawasi berbagai bantuan yang diberikan oleh Pemerintah untuk semua kelompok tani atau Poktan.
“Jangan sampai yang dapat itu-itu saja. Tidak boleh hanya ketuanya yang menerima, seharusnya diberikan manfaatnya juga pada anggotanya. Misalkan yang kecil saja, dapat bantuan terpal. Jadi terpal itu juga untuk anggotanya bukan cuma ketuanya, mungkin di pinjamkan. Nah itu gunanya kelompok tani,” terangnya.
Menurutnya, hal inilah yang harus ada konsolidasi kembali ke bawah. Yang bagaimana mereka, setelah strukturisasi sudah dilakukan. Dan fungsi kelompok tani supaya betul dilakukan.
“Tidak hanya sekedar menjadi kelompok tani, tapi apa tugasnya,”urainya. Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pertanian Bondowoso, Hendri Widotono mengaku bahwa pihaknya akan melakukan semua saran Komisi II DPRD Bondowoso.
“Semua saran-saran beliau yang masuk akan kita kerjakan. Setiap dua tahun kita restrukturisasi, kita revitalisasi,” katanya. Hendri mengaku akan mengevaluasi terkait PPL yang tidak bekerja maksimal. Sedangkan terkait Gapoktan kata dia, bahwa di setiap desa ada satu Gapoktan.
“Semuanya akan kita evaluasi. Gapoktan kita satu desa satu Gapoktan. Jumlah totalnya 209,” terangnya. [san]
