Ketua DPRD Kota Mojokerto, Febriyana Meylda ketika mendampingi Komisi II DPRD Kota Kunker ke Pemkab Sleman.
Kota Mojokerto, Bhirawa
Komisi II DPRD Kota Mojokerto menggelar Kunjungan Kerja (Kunker) ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat (18/5). Kegiatan komisi yang membidangi anggaran ini bertujuan untuk mengetahui sistem pembayaran dan pengelolahan pajak di Pemkab Sleman.
Ketua Komisi II DPRD Kota Mojokerto, Aris Satrio Budi mengatakan, Kunker ke BPKAD Kab Sleman diterima oleh Kepala Bidang Penagihan dan Pengembangan, Wahyu Wibowo beserta jajarannya.
”Di Kab Sleman hanya menetapkan 10 jenis pajak dari total 11 jenis pajak. Pada tahun 2017 lalu, Kab Sleman dapat merealisasikan sebanyak Rp500 miliar PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari target sebesar Rp825 miliar,” terang Aris.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menjelaskan, terkait pembayaran pajak online khususnya untuk pajak hotel dan restauran, Pemkab Sleman baru memberlakukan memberlakukan akhir tahun 2017 kemarin. Itupun untuk dua sektor yaitu pembayaran PBB dan Hotel serta Restauran.
”Di Pemkab Sleman, untuk indikasi lancar atau tidaknya pembayaran melalui online dapat dilihat dengan mudah dari realisasi bulanan. Namun setiap tahun tetap dilakukan pemeriksaan, sehingga ketaatan dilihat dari pembayarannya,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Kota Mojokerto, Dwi Edwin Endra Praja saat kunjungan mempertanyakan tren positif yang diberikan oleh jasa konsultasi akuntan. ”Saat saya tanyakan itu, mereka mengaku dapat menemukan banyak pajak yang belum terbayar hingga Rp1 miliar lebih dengan cost pengadaan konsultasi pada KAP di bawah Rp200 juta. Ini tentunya sangat bernilai positif,” ujar Politisi Partai Gerindra ini.
Edwin juga menyebut, terkait pembayaran denda keterlambatan, problem yang terjadi di Pemkab Sleman yakni 80% terkait realisasi dari ketetapan sedangkan sisanya 20% lantaran wajib pajak tidak di ketahui. [kar.adv]
