Komisi II DPRD Trenggalek Serius Bahas KUA-PPAS Tahun 2021

Trenggalek,Bhirawa
Komisi II DPRD Kabupaten Trenggalek gelar rapat kerja untuk mendalami rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2021 bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerjanya di aula gedung DPRD setempat, Senin (24/8). Mengingat dalam pembahasannya ada yang berbeda dari tahun 2020. Salah satu hasil pembahasan tersebut yakni harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 64 tahun 2020 tentang prioritas Pemerintah Daerah untuk pemulihan ekonomi.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Trenggalek Pranoto mengatakan bahwa pihaknya telah menghadirkan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) dan Badan Perencanaan Daerah ( Bappeda) untuk membahas KUA-PPAS guna mensinkronkan tema pembangunan Kabupaten Trenggalek dalam pembangunan ekonomi kerakyatan dan sesuai dengan Permendari nomor 64 tahun 2020.

“Kita membahas KUA-PPAS tahun 2021 dan kita hadirkan Bakeuda karena untuk mensinkronkan pembangunan Trenggalek sesuai tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021 yaitu mempercepat pembangunan ekonomi kerakyatan melalui sistim kreatifitas serta terjaga ekosistemnya,” ungkapnya.

Sehingga ia mengungkapkan bagaimana dalam hal ini bagimana untuk mensinkronisasi antara Bappede dan Bakeuda sehingga tema tersebut bisa terlaksana di tahun 2021

” Tadi kita lihat dari sisi pendapatan kita di tahun 2021 asumsi KUA-PPAS jika dibandingkan dengan APBD induk tahun 2020 ada penambahan walaupun tidak signifikan karena masih masa pandemi dan kita belum tahu sampai kapan berlalu, tapi mudah mudahan cepat berakhir,” tuturnya.

Lebih Lanjut Politisi Partai PDI Perjuangan tersebut menyebutkan terkait dasar dalam pembahasan sesuai permendagri nomor 64 tahun 2020 mengingat yang menjadi prioritas pemerintah pusat guna membangkitkan ekonomi masyarakat dimasa Covid yaitu terkait pemulihan ekonomi.

“Pemerintah daerah harus memprioritaskan pemulihan ekonomi,” ujarnya.

Selain itu kata Pranoto keseriusan dalam pembahasan ini diutamakan pasalnya dalam proses pembahasan KUA -PPAS ini merupakan sebagai pijakan penyusunan APBD tahun 2021agar sesuai dengan tujuan.

“Dalam pembahasan kali ini agak berbeda dari tahun tahun sebelumnya karena proses belanja APBD tahun 2021 tentunya agak berbeda dengan penyusunan APBD tahun 2020. Seperti yang tertuang dalam permendagri nomor 64 ini yang ada adalah belanja operasi belanja modal, belanja tak terduga , dan belanja transfer ini yang agak berbeda sehingga komisi II agak serius bagaimana pengimplementasian permendagri no 64 untuk masing masing OPD sehingga harapan pemerintah pusat ini terkait dengan tujuan bisa sesuai harapan,” katanya. (wek).

Tags: