Rapat Komisi dan DPTUR
Gresik, Bhirawa
Banjir tahunan yang menjadi momok masyarakat di sepanjang Sungai Lamong dan penanganan irigasi menjadi perhatian serius Komisi III DPRD. Pihak dewan meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), serius untuk menentukan titik agar segera dilakukan normalisasi.
Menurut Ketua Komisi III DPRD Gresik, Asroin Widyana, kalau pihaknya menunggu penanganan pembangunan dari pusat. Terkait normalisasi Kali Lamong masih butuh waktu lama, kabarnya akan dilakukan tahun 2020. Maka harus ada upaya sendiri oleh Pemkab Gresik dalam hal ini DPUTR.
”Komisi sudah melakukan konsultasi pada pusat, izin untuk melakukan normalisasi tapi tidak membangun dan diperbolehkan. Petunjuk ini agar DPUTR segera ada tindak lanjut melakukan proses izin, sehingga dalam pembahasan APBD 2019. Bisa dimasukan anggarannya untuk melakukan normalisasi Kali Lamong, terutama pada titik sungai yang mengalami pendangkalan,” ujarnya.
Upaya ini dilakukan agar bisa meminimalisasi dampak banjir. Akibat luberan air Kali Lamong, upaya normalisasi salah satu cara pemerintah daerah. Meski pembangunan kali itu kewenangan pemerintah pusat, maka sambil menunggu Pemkab harus melakukan eksen. Sehingga tidak disalahkan masyarakat dan terkesan membiarkan kalau tidak ada normalisasi.
Ditambahkan Asroin Widyana, selain penanganan Kali Lamong. DPUTR juga memperhatikan saluran (irigasi). Terutama yang ada di kawasan perusahaan, sebab irigasinya banyak yang buntu, sempit sehingga tidak berjalan maksimal. Maka harus segera ditertibkan dan dibuat perencanaan baru untuk pembangunanya. Sebab juga berdampak banjir, sebagai tindak lanjut dari rapat maka Komisi akan melaporkan ke pimpinan sebagai rekomendasi, untuk diteruskan pada bupati.
Hal senada juga dikatakan Anggota Komisi III DPRD Gresik, Sunariaji, banjir berdampak pada lumpuhnya seluruh kegiatan yang dilakukan masyarakat. Akibat banjir, masyarakat kehilangan harta benda, bahkan juga nyawa. Sehingga perlu penanganan serius dan DPUTR harus memperhatikan dampak banjir tahunan Kali Lamong.
Sementara Kepala DPUTR Gresik, Gunawan Setijadi menambahkan, hasil rapat dengan komisi akan berupaya untuk ditindakanjuti. Termasuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, sesuai hasil konsultasi komisi III. [kim.adv]
