Komisi III DPRD Trenggalek dan OPD Mitra Kerja Gelar Rapat Pelaksanaan APBD 2022

Trenggalek, Bhirawa.
Diawal Tahun 2022, Komisi III DPRD Trenggalek menggelar rapat perdana setelah resmi disahkan karena adanya perubahan alat kelengkapan dewan (AKD) beberapa waktu lalu. Rapat tersebut mengagendakan evaluasi internal dan rapat untuk menyiapkan pelaksanaan kegiatan APBD 2022.
Adapun pelaksanaan rapat Komisi III DPRD banyak menerima informasi bahwa terdapat pelaksanaan kegiatan yang dikabarkan masih menjadi polemik seperti harga satuan pada harga barang dan pekerjaan yang tidak sama pada setiap dinas.

“Disampaikan Ketua Komisi III DPRD Trenggalek ,rapat ini kita gunakan untuk evaluasi internal dan dilanjutkan rapat bersama dengan Dinas PUPR, ULP dan Bagian Pembangunan,” ulasnya Kamis (13/1).

Politisi PDI Perjuangan Pranoto juga menerangkan bahwa, hasil dari rapat tersebut banyak ditemukan hal yang perlu segera diselesaikan. Seperti beberapa keluhan oleh pengusaha yang mengerjakan pekerjaan di Trengggalek. Pasalnya harga satuan yang diterapkan dimasing-masing dinas tidak adanya kesamaan.

Suatu misal ,standar harga yang disampaikan tetunya ada kejanggalan pada tahun 2017 hingga sekarang harganya kok malah turun drastis, misal jika satu kubik pasangan dihargai Rp 1,100 juta sekarang turun dikisaran harga Rp 700 ribu.
“Hal ini telah disampaikan dan akan dibedah bersama-sama agar masalah itu bisa ditangani karena bisa menjadikan masalah,” ungkap ketua komisi III DPRD Trenggalek itu.

Rapat ini akan kita digelar kembali karena hari ini yang hadir masih Dinas PUPR dan ULP, padahal harus lengkap karena akan bicara standar harga untuk diselesaikan sebagai perencanaan awal kegiatan APBD,” imbuhnya.

Secepatnya masalah ini harus segera diselesaikan agar tidak menjadi kendala, karena seharusnya harga satuan itu sama namun kenyataannya masih berbeda. Terkait sudah masuk pada Perbup atau belum akan dibedah bersama semua instansi.

Mengingat satuan harga ada di bagian pembangunan, apakah ada mis komunikasi atau memang itu telah sesuai dan sudah dilaksanakan oleh dinas atau belum masih harus diketahui.
“Ini masalah satuan harga barang hingga berpengaruh pada pekerjaan, karena harga tidak menentu,” tuturnya.

Pranoto mencontohkan, misal bulan Januari harga besi ukuran 12 masih diharga Rp 93 ribu dan itu masuk dalam perencanaan, namun pada bulan Juni disaat pelaksanaan kegiatan sudah diharga Rp 180 ribu.

Dengan permasalah itu, bagaimana untuk mengerjakannya , karena rekanan dan kontraktor juga bingung yang akan dijadikan acuan. Apalagi ini menyangkut pelaksanaan kegiatan pembangunan, jangan sampai proses pelaksanaannya tidak sesuai dengan harapan.

“Pastinya kita akan mengundang kembali Dinas terkait yang membidangi hal itu, tentu untuk memastikan harga satuan untuk bisa disamakan ,” tutup Pranoto. (Wek)

Tags: