Komisi Informasi Jatim Motivasi PPID Sidoarjo, Tekan Sengketa Informasi

Ketua Komisi Informasi Prov Jatim, Kety Tri Setyorini, berbagi pengalaman dan memotivasi PPID di Kab Sidoarjo dalam Rakor PPID tahun 2019. [alikus/bhirawa]

Sidoarjo,Bhirawa
Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur, memotivasi Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Kab Sidoarjo agar terus semangat bekerja sesuai Tupoksinya, sehingga bisa terus menekan bahkan menghindari terjadinya kasus sengketa informasi di kabupaten ini.
Menurut Ketua Komisi Informasi Provinsi Jatim, Kety Tri Setyorini, karena beberapa tahun ini sengketa informasi di Kab Sidoarjo yang masuk ke Komisi Informasi Jatim jumlahnya terbilang sedikit.
“Menurut data di KI Jatim, sengketa informasi dari Kab Sidoarjo terbilang sedikit, semoga bisa dipertahankan oleh para PPID disini,” komentar Kety, ditemui usai sebagai Narasumber Rakor PPID 2019 Kab Sidoarjo, Senin (18/3) di ruang Delta Karya Setda Sidoarjo.
Kasus sengketa informasi di Kab Sidoarjo yang masuk ke KI Prov Jatim, kata Kety, kebanyakan masalah tanah. Persoalan di seputar OPD kabupaten termasuk jarang.
Dalam tahun 2018 lalu, kata Kety, total ada sekitar 230 an kasus sengketa informasi dari 38 Kabupaten/Kota masuk ke KI Provinsi Jatim yang berada di jl Bandilan, Waru, Kab Sidoarjo.
Paling banyak dari wilayah yang ada di Madura. Dari Kota Surabaya juga termasuk banyak. Ada banyak sengketa informasi, tambah Kety, dikarenakan tidak ada pelayanan informasi dengan baik yang dibutuhkan masyarakat.
“Saya gak hapal jumlahnya satu- persatu, tapi peringkat pertama masalah anggaran di OPD, anggaran Desa dan masalah tanah. Kalau sengketa informasi menyangkut lembaga vertikal minim, seperti PLN, Pertamina juga ada,” kata Kety, yang mantan Ketua KPU Jember itu.
Kety memberi masukkan kondisi di Kab Sidoarjo itu supaya terus dipertahankan bahkan bisa dikurangi lagi. Apalagi menurutnya, Kab Sidoarjo saat ini termasuk dalam smart city. Karena dengan adanya smart city, tentu saja Kab Sidoarjo sudah mengarah pada keterbukaan informasi.
“Saran saya mungkin antara koordinasinya saja supaya terus ditingkatkan, antara Diskominfo, PPID di OPD dan PPID Pembantu yang ada di kecamatan, supaya seiring sejalan,” kata Kety.
Sebelumnya, Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifudin, yang membuka Rakor PPID yang diikuti 80 PPID di OPD dan Kecamatan itu, juga memberi semangat bahwa tugas PPID tidak remeh.Tapi penting sebab tugas mereka membawa nama baik daerah.
“Menurut saya keberadaan PPID di Sidoarjo harus dikuatkan. Saya minta kepada PPID agar tidak menjauhkan masyarakat dengan Pemerintah. Layani kebutuhan informasi yang diperlukan warga. Jangan anti kritik,” kata Wakil Bupati.
Dalam kesempatan yang sama, Kadis Kominfo Kab Sidoarjo, Y. Siswoyo mengatakan setelah Rakor PPID tahun 2019 ini nanti akan ditindak lanjuti juga dengan pembentuk
kan forum komunikasi PPID Sidoarjo.
Menurut Siswoyo, itu sebagai salah satu bentuk penguatan PPID di Sidoarjo. Baik PPID di OPD maupun PPID pembantu yang ada di kecamatan.
“Harapan kita dengan adanya koordinasi PPID OPD dan PPID Pembantu dan Diskominfo, akan bisa memberi infotmasi publik yang berkualitas,” katanya.
Siswoyo memberikan informasi yang di dapat dari KI Provinsi Jatim, saat ini di Mojokerto banyak oknum LSM yang turun ke desa-desa dan mencari kesalahan tertentu. Paling banyak masalah ADD (alokasi dana desa). Siswoyo berpesan kondisi ini jangan sampai merembet ke Kab Sidoarjo. (kus)

Tags: