Komisi IV Berharap BUMDes Secara Keselurah Segera Terbentuk

Sidak komisi IV di DPMD

Gresik, Bhirawa
Komisi IV DPRD Gresik, melakukan inspeksi mendadak ( sidak ), pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Untuk memastikan pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Agar tahun ini, bisa berjalan maksimal.
Menurut Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Khoirul Huda mengatakan. Bahwa sidak kali ini untuk memastikan dinas setempat bisa lebih fokus, dalam mengawal kelancaran pembentukan BUMDes yang sudah berjalan. Yang tahun kemarin tersendat-sendat karena banyak kendala, sehingga tidak bisa dilakukan secara keseluruhan.
Sehingga masih banyak desa belum mengoptimalkan BUMDes, padahal manfaat sangat jelas dan dampaknya untuk masyarakat secara utuh. Untuk itu komisi akan mengawal, dan meminta dinas terkait fokus ditahun ini bisa terbentuk.
“Baru terbentuk satu desa ada BUMDes nya, yang benar – benar secara maksimal melaksanakanya. Untuk menyikapi itu, DPMD harus di awasi kinerjanya. Kalau masalah ada kendala itu hal biasa, dan harus segera di selesaikan dan terbentuk. Karena ini sudah merupakan program pemerintah wajib dilaksanakan, tidak boleh terhalang alasan apapun.”ujarnya.
Keterlambatan pembentukan yang dilakukan oleh DPMD selaku organisasi perangkat daerah (OPD), yang membidangi urusan BUMDes. Dalam waktu dekat komisi berencana melakukan uji petik ke desa-desa, setelahnya maka DPMD akan di panggil lagi untuk rapat hering di kantor DPRD.
Pendampingan untuk mensukseskan BUMDes harus benar-benar serius dan maksimal, sebab bertujuan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola sebuah usaha. Ada kabar juga eksekutif akan mengandeng perusahaan, itu malah lebih baik. Kerjasama dengan perusahaan, terkait produk-produk yang bisa dijual lewat BUMDes.
Ditambahkan Khoirul Huda, bahwa pemberian modal awal dari desa untuk BUMDes ini sangat penting dalam menentukan perkembangan usaha. Untuk itu, aturan pembatasan modal bisa di ubah dengab minimal anggaran (modal) yang bisa diberikan desa adalah Rp 50 juta. Agar bisa di manfaatkan untuk pembangunan, dan kesejahteraaan masyarakat.
Senada Anggota Komisi IV DPRD Gresik, Hamzah Taqim mengatakan. Bahwa pembentukan BUMDes di butuhkan peran pemerintah yang sunguh-suguh dan serius. Bukan hanya melakukan pendampingan, tapi mendorong pemerintahan desa ( pemdes ). Ikut mengalih potensi desa, agar tidak monoton. [kim.adv]

Tags: