Komisi IV DPR RI Apresiasi Ketersediaan dan Harga Pangan Stabil di Jatim

Direktur Pengadaan Perum BULOG, Bachtiar Utomo saat menerima cinderamata dari Komisi IV DPR RI. [Achmad tauriq/bhirawa]

Surabaya, Bhirawa
Untuk memantau ketersedian dan harga pangan menjelang Idulfitri, Komisi IV DPR RI telah melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Jawa Timur untuk bertemu dan meminta keterangan kepada instansi-instansi Pemerintah terkait seperti Bulog, Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan maupun Kementerian Perdagangan.
Pimpinan Komisi IV DPR RI, Daniel Johan saat dikonfirmasi Bhirawa usai melakukan kunjungan di Kantor Perum BULOG Divre Jatim, Selasa (21/5) mengungkapkan bahwa pihaknya ingin memastikan dalam rangka bulan puasa dan menyambut Idul Fitri ketersediaan pangan itu cukup dengan harga yang stabil dan masyarakat tidak dibebani dengan harga yang tinggi serta masyarakat tidak dibebani kesulitan pangan.
“Kami sangat apresiasi kepada Pemerintah khususnya kepada BULOG karena semuanya berjalan dengan baik bahkan kasus harga bawang putih yang sempat melonjak Rp100 ribu lebih kini sudah stabil menjadi harga Rp20 ribuan. Tetapi kami berharap kejadian seperti yang kemarin tidak terulang maka harus direncanakan dengan baik berbasis data terhadap kebutuhan dan kesimbangan supply dan demamd,” terangnya.
Daniel menambahkan untuk semua ketersediaan dan harga pangan di seluruh Indonesia masih stabil dan aman. Namun terkait dengan penugasan rekomendasi kepada BULOG yang selama ini belum terealisasi, pihaknya meminta Menteri Perdagangan segera memberikan mewujudkan rekomendasi untuk pengadaan bawang putih.
“Kami minta jangan sampai ada yang saling menghadang, karena keterlambatan dari rekomendasi itu pengaruhnya kepada masyarakat menjadi sulit, harga menjadi tinggi dan sangat merugikan masyarakat. Sebelumnya saja harga bawang putih mencapai Rp100 ribuan dan sekarang sudah Rp20 ribuan, jadi sudah mengambil Rp100 ribu perkilo uang rakyat dengan keterlambatan ketersedian bawang putih itu,” jelasnya.
Menurut Daniel nantinya kalau BULOG sudah menjadi Badan Pangan Nasional maka sudah tidak lagi diperlukan Satgas Pangan. “Artinya untuk wewenangnya Bulog kita tingkatkan dan itu termasuk dalam amanat Undang-Undang, sehingga tidak diburu selalu mencari untung tapi sudah menjadi tugas obligasi sepenuhnya dan memastikan stabilitas harga baik untuk konsumen dan petani,” ujarnya.
Direktur Pengadaan Perum BULOG, Bachtiar Utomo mengatakan ketersedian pangan dari BULOG sendiri secara nasional bahwa stok beras lebih dari 2,2 juta ton dan sudah tersebar di seluruh divre-divre yang ada di Indonesia.
“Jadi untuk ketersedian beras sudah tidak ada lagi persoalan, lalu terkait dengan minyak dan gula kita sudah membantu menstabilkan. Harga gula pun kalau kita jual dari BULOG di rumah pangan KITA harganya hanya sekitar Rp12 ribu saja dan minya kita jual dengan harga Rp11 ribu,” katanya.
Untuk menahan harga kebutuhan pokok yang cenderung naik, BULOG bersama dengan Kementerian Perdagangan, Pertanian dan bersama instansi pemerintah daerah melaui TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) itu bekerjasama untuk melakukan monitoring di pasar-pasar.
“Masalahnya setiap setahun sekali ini para pedagang-pedagang maupun tengkulak ini menaikkan harga sendiri padahal barang dari kita belinya murah. Untuk itu perlu kita imbau supaya para pedagang di pasar-pasar ini mencari untungnya jangan terlalu besar,” pungkas Bachtiar. [riq]

Tags: