Rombongan Komisi B DPRD Jatim mengunjungi KUD Makmur di Jalan Raya Lembeyan, Gorang Gareng, upaten Magetan, Kamis (19/11/2020). [Gegeh Bagus Setiadi/bhirawa]
Probolinggo, Bhirawa
Wakil Ketua bersama sejumlah anggota Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) spesifik ke Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan Kota Probolinggo, Rabu (18/11) petang. Didampingi Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan (PSDKP) TB Haeru Rahayu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Hasan Aminuddin mengatakan PPP Mayangan merupakan salah satu contoh pelabuhan yang sangat bersih. Dimana, ia menyebut, hal itu patut mendapat perhatian khusus dari Komisi IV DPR RI yang nantinya menjadi percontohan.
“Tentunya nanti akan mendapat reward yang akan diberikan kepada Pemprov Jatim, karena peduliannya dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan. Selain itu kami melihat infrastruktur pendukungnya juga dibangun sedemikian rupa,” ujarnya.
Berdasarkan pengamatannya di lapangan, Hasan mendorong agar pelabuhan Pantai Mayangan dapat ditingkatkan semua unsur pendukungnya supaya menjadi lebih baik lagi dari yang sudah ada saat ini.
“Komisi IV mempunyai gagasan atau ide agar pelabuhan perikanan nelayan dan niaga yang ada di Mayangan bisa mengangkut hasil bumi di wilayah tapal kuda Jawa Timur. Selain hasil bumi, diupayakan pula untuk peningkatan bagi layanan angkutan orang menuju Surabaya, Banyuwangi, Bali serta Madura itu agar bisa betul-betul dimaksimalkan oleh Departemen Perhubungan. Dan ini juga menjadi salah satu bahan masukan yang nantinya kami sampaikan kepada Komisi V yang membidangi untuk dijadikan suatu kebijakan,” tandasnya.
Pada awak media Hasan menyampaikan, pekan ini, Komisi IV DPR RI juga sedang melakukan kunjungan kerja di tiga provinsi, meliputi Nusa Tengara Timur (NTT), Banten dan Jawa Timur.
Wawali Kota Probolinggo Mochammad Soufis Subri menyampaikan konsep komitmen Kota Probolinggo dalam upaya pengentasan masalah kemiskinan dan peningkatan perekonomian berkelanjutan.
Upaya pengentasan masalah kemiskinan dan peningkatan perekonomian berkelanjutan itu, katanya, melalui pembagian zona selatan, tengah dan utara. Dimana di kawasan selatan, sebutnya, ada pembangunan tol dan pembangunan rumah sakit.
Selain itu jalur konvensional darat modern dengan perlintasan double track bagi moda transportasi kereta api, juga tengah dipersiapkan. Lalu, pasar agro dan pelayanan sektor jasa di kawasan tengah kota serta fokus perikanan dan kemaritiman di zona utara.
“Hal ini membuat kami semakin yakin bahwa Kota dan Kabupaten Probolinggo bisa bersinergi menjadi sentra perdagangan yang patut dipertimbangkan di Jawa Timur. Sementara itu mengenai Pelabuhan Mayangan, saya berharap kita harus berpikir bareng-bareng bahwa untuk penyelesaian masalah ekonomi masyarakat nelayan, diperlukan pembangunan pelabuhan yang memadai,” katanya.
Sejumlah petugas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Lingkungan Hidup juga tampak turut serta dalam kunker kali ini. Dari pihak Pemkot Probolinggo sendiri, terpantau Wawali Subri didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asekbang) Setda Kota Setyorini Sayekti, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sumadi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman (DPUPR & Perkim) Agus Hartadi, Plt. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (DPKPP) Yoyok Imam dan Camat Mayangan M. Abbas.
Usai tanya jawab bersama masyarakat nelayan dan penyerahan Bantuan Modal Usaha kepada Pokdakan Tambak Dungun, Pemasar Ikan, Poklahsar Permata Jaya dan Poklahsar Primadona Pengolah dan Pemasar Rajungan, sejumlah total Rp 1,420 miliar.
Sebelumnya Pimpinan Komisi IV DPR RI Drs H Hasan Aminuddin M.Si bersama segenap anggota mengunjungi lingkungan kerja komplek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton, Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo.
Rangkaian Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV tersebut menyusuli kunker (kunjungan kerja) serupa yang sebelumnya dilakuan di Labuhan Bajo Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Banten Provinsi Jawa Barat. Pada kunker kali ini Tim Komisi IV melihat wilayah perairan di sekitar komplek PLTU serta meninjau lokasi pengelolaan limbah sistem pembakaran batu bara (fly ash / bottom ash).
Hasan Aminuddin mengemukakan kunjungannya kali ini di komplek PLTU Paiton adalah untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat dan laporan dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan dan limbah produksi.
“Isu dan laporan yang kami terima bahwa pengelolaan limbah di PLTU yang memiliki reputasi terbesar se-Asia Tenggara ini tidak ada solusi sejak awal pendirianya. Sehingga tumpukan yang sudah menahun ini memberikan dampak yang meresahkan bagi warga masyarakat sekitar, ” katanya.
Tindak lanjut peringatan kunjungan ini kata Hasan Aminuddin, sepekan kedepan pihaknya akan memanggil Kementerian Lingkungan dan Kehutana RI agar mengambil langkah-langkah konkrit. “So that of the meeting and function monitoring this not only be only to wacana saja, yet benar-benar to follow up by kementerian terkait,” tuturnya.
Secara terpisah Manajer Umum Unit Pembangkitan Paiton Mustofa Abdillah mengatakan bahwa dugaan dugaan pencemaran udara di lingkungan PLTU Paiton berupa busa sebelumnya merupakan limpasan dari perawatan pemurnian udara dengan menggunakan cairan kimia. Dimana fungsinya adalah untuk melemahkan biota laut yang menempel di mesin pendingin yang ada di dalam PLTU internal.
Kejadian kedua menurut Mustofa adalah kecelakaan sebuah kapal tongkang yang mengakibatkan rusaknya terumbu karang, namun kejadian ini terjadi di luar teritori PLTU Paiton.
“Sudah ada proses penyelesaian baik itu kompensasi kepada masyarakat dan pendampingan untuk perbaikan dampak kerusakan terumbu karang. Sedangkan untuk masalah busa kami telah berkoordinasi bersama DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kabupaten Probolinggo untuk meneliti dan hasilnya adalah masih dalam kondisi aman dan dalam batas kewajaran, “jelas Mustofa Abdullah.
Sedangkan untuk pengelolaan sistem sistem pembakaran batu bara (fly ash / bottom ash) sampai saat ini PLTU Paiton masih memanfaatkan lokasi penimbunan khusus, dimana tempat tersebut merupakan desain dasar sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk pendirian PLTU.
“Selain dimanfaatkan oleh perusahaan penghasil semen, kami juga selalu berupaya untuk limbah ini menjadi komoditi bermanfaat, seperti batako dan paving yang selama ini kami manfaatkan untuk bantuan CSR. Kami berharap kedepan ada teknologi yang dapat memanfaatkan limbah ini lebih masif lagi,” tambahnya.n [wap]
