Komisi IV DPRD Gresik di Kemenpan
Gresik, Bhirawa
Komisi III dan IV melakukan Kunjungan Kerja Luar Daerah (KKLD) dengan membawa misi terkait nasip guru honorer. Juga penanganan banjir pembagunan infrastukur. Sungai dan saluran air, serta perencanaan penanaman kabel bawah tanah milik PLN dan telkomunikasi.
Menurut Ketua Komisi III DPRD Gresik, Asroin Widiyana, kunjungan kerja komisi ini dilakukan di DPRD Pemkot Surakarta. Secara garis besar sekarang di Surakarta, jarang ada banjir meski curah hujan tinggi. Air hanya bersifat genangan dan dua jam sudah surut serta kembali normal kembali.
Mekipun letak wilayahnya di tengah cekungan, karena pengalokasikan anggaran disupport dengan baik oleh APBD dan dari pemerintah pusat. Sehingga bisa tertata dengan rapi, sungai dan anak sungai dilakukan pembebasan lahan sehingga menjadi lebar. Dan air bisa langsung deras menuju Sungai Bengawan Solo, sehingga tidak mengakibatkan banjir di kota.
”Perjuangan pejabat Pemkot Surakarta, untuk mendapat anggaran dari pusat. Mereka rela antri hingga berhari – hari untuk bisa bertemu dengan menteri maupun Dirjen,” ujarnya.
Hasilnya memuaskan dalam kurun waktu lima tahun, bisa mendapat kucuran anggaran APBN sebesar Rp700 miliar. Dan kota ini bebas dari Operasi Tangkap Tangan (OTT ) karena pengerjaan sesuai aturan tidak ada bonus atau fee. Semua terlaksana dengan baik, sehingga anggaran dari pusat juga mengalir dengan deras.
Asroin Widiyana yang juga politisi senior Partai Golkar menjelaskan, untuk infrastruktur sudah tidak ada masalah. Sebab kotanya mirip dengan Surabaya, menyatu antara Gubernur, wali kota dan Pemkab. Dan untuk utilitas kabel bawah tanah, sudah ada sharing dengan PLN dan dibuatkan saluran seperti box culvert. Bagi yang memakai kabel bawah tanah, wajib membayar dan uangnya masuk pada PAD. Sedangkan di Kab Gresik masih proses RT RW menunggu selesai.
Sementara itu. Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Khoirul Huda mengatakan, KKLD dilakukan pada Kementerian Pendayaguaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Terkait nasib guru honorer K2, yang sudah mengikuti seleksi P3K. Meski secara resmi belum diumumkan, namun sudah diketahui ada 80 yang tidak lulus karena tidak sesuai passing grade.
Belum diumumkan, sebab menunggu pengajuan dari daerah hingga sekarang belum mengirim jumlah guru honorer yang dibutuhkan. Padahal batasnya tanggal 11 Februari lalu, karena yang menggaji nanti dari uang APBD. Seleksi sudah dilakukan tanggal 23 hingga 24 Februari lalu, namun hingga kini pemerintah pusat belum berani mengumumkan.
”Kami berharap Pemkab segera mengirim kebutuhan jumlah guru sehingga nasibnya tidak mengantung. Sedang dalam seleksi yang tidak lulus, evaluasi Menpan pada nilai kepribadian yang jeblok. Untuk yang tidak lulus, nanti bisa ikut pada tes umum CPNS,” ungkapnya. [adv.kim]
