Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo saat sosialisasi 4 Pilar di Surabaya, Senin (16/3).
DPRD Jatim, Bhirawa
Komisi V DPR RI menganggap naiknya harga kebutuhan pokok di Indonesia sebagai bentuk potret manajemen pemerintahan yang buruk di era Presiden Jokowi. Selain itu adanya kenaikan beberapa sektor yang waktu terjadinya nyaris bersamaan, mulai dari kenaikan BBM, listrik, iuran BPJS, harga beras, elpiji, tiket kereta kelas ekonomi dan pajak.
Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo mengatakan kenaikan harga berbagai kebutuhan hidup masyarakat diyakini sangat memberatkan masyarakat. Apalagi waktunya terjadi secara bersamaan.
“Kenaikan berbagai harga ini merupakan potret manajemen pemerintahan yang buruk di era Presiden Jokowi. Apalagi di saat yang sama, nilai tukar rupiah terus melemah. Penegakan hukum juga amburadul, bahkan konflik antar penegak hukum menjadi tayangan yang memprihatinkan,” terangnya saat sosialisasi 4 Pilar di Surabaya, Senin (16/3).
Sigit mengatakan bila kondisi ini diteruskan, dikhawatirkan dapat menurunkan tingkat kepercayaan rakyat pada pemerintah “Di semua level dan bagian pemerintahan tingkat kepercayaan masyarakat saat ini makin turun. Dan itu bisa menggerus secara perlahan pada keutuhan NKRI,”ujarnya.
Politisi dari fraksi PKS ini, juga mengkritisi terkait kenaikan harga tiket kereta api, dikarenakan kebijakan itu sangat merugikan masyarakat kecil yang selama ini menggunakan sarana transportasi kereta api.
“Komisi V sudah berkirim surat resmi kepada Kemenhub agar mencabut kenaikan tiket kereta api, terutama untuk kelas ekonomi. Kita juga menyarankan agar tiket kereta ekonomi terus disubsidi oleh pemerintah. Kami di Komisi V siap membantu Kemenhub untuk mendapatkan dana subsidi ini. Kasihan rakyat, terutama para pekerja yang tiap hari ke tempat kerja naik kereta. Gaji mereka tidak seberapa dibanding kenaikan harga-harga yang harus dibayarkan,” tegasnya.
Sebelumnya banyak warga di Jatim kecewa dengan kenaikan tiket kereta ekonomi. Geram dengan kenaikan itu, ratusan warga di Jombang menggelar aksi menuntut dikembalikannya tarif tiket kereta yang lama. Mereka sekaligus mengecam pemerintah yang sebelumnya menaikkan harga tiket hingga lima kali lipat.
Masssa menolak keputusan pemerintah yang menaikkan harga tiket KA jarak pendek yang dirasa hanya akan menambah beban hidup warga. Padahal, KA jarak pendek selalu jadi alat transportasi utama warga yang tak mampu untuk berangkat dan pulang kerja dari Jombang ke Surabaya di setiap harinya.
Mereka keberatan tiket KA dinaikkan di saat hampir berbarengan dengan naiknya harga gas elpiji, BBM dan berbagai harga sembako. Jika tiket KA turut dinaikkan, jelas mereka yang sehari-hari hanya bekerja sebagai buruh pabrik atau kuli bangunan takkan mampu menopang ekonomi keluarga lagi.
Selama ini, warga pulang-pergi ke Surabaya dengan KA jarak pendek, KRD Rapih Doho dari Jombang tujuan Surabaya, hanya membayar tiket seharga Rp 2 ribu. Setelah dinaikkan, mereka harus membayar Rp 10 ribu. [cty]
