Komisi VII DPR RI Soroti Kinerja BPH Migas yang Belum Maksimal

Komisi VII DPR RI, Nasyirul Falah Amru saat di Lamongan menyoroti kinerja Badan Pengatur Hilir(BPH) Minyak dan Gas Bumi yang belum maksimal. [Alimun Hakim/Bhirawa]

Berharap Ada Penambahan Kuota BBM Untuk Nelayan
Lamongan, Bhirawa
Kasus klasik soal kelangkahan Penyediaan atau kouta Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar untuk nelayan tradisional ternyata sampai hari ini masih terjadi,khususnya nelayan di Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik.

Berangkat dari problema klasik itu, Komisi VII DPR RI, Nasyirul Falah Amru secara tegas menyoroti kinerja Badan Pengatur Hilir(BPH) Minyak dan Gas Bumi.

Menurutnya,Kinerja BPH Migas BPH kan berfungsi untuk melakukan pengawasan penyaluran kebutuhan BBM Subsidi. Beberapa waktu yang lalu seperti AKR yang mempunyai tugas menyalurkan BBM Subsidi sempat menghentikan penyaluranya.Nah untuk itulah BPH harus selalu senantiasa di evaluasi dan ditingkatkan.

“Karena kalau mereka meningkatkan itu, tentu tidak ada penyimpangan, tidak ada kapal besar yang beli BBM ke SPBN.Ini akan saya koordinasikan dengan kepala Migas,” tegas Falah,Senin (19/10) ketika di Lamongan.

Pria yang akrab dipanggil Gus Falah ini berharap adanya penambahan kuota kebutuhan BBM Subsidi untuk para nelayan tradisional. Mengingat kebutuhan BBM yang ada di Lamongan semakin naik. Banyak didirikan pabrik – pabrik yang secara otomatis serapan atas penggunaan BBMnya juga meningkat.

“Ketersediaan atas BBM ini masih banyak yang belum terpenuhi,SPBN disana belum bisa memenuhi kuota yang memang diinginkan oleh nelayan. Jika mereka harus mengandalkan SPBN saja, durasinya selama 15 hari sudah habis.Harapan kita kedepan kuota utama SPBN harus di tambah dan yang tak kalah lenting ditingkatkan soal penyaluranya,harus difokuskan kepada nelayan tradisional.Converter kit juga kita tingkatkan menjadi 50.000, Ini menjadi trobosan kita,” beber Gus Falah

Selain berharap penambahan kouta solar bersubsidi untuk nelayan, Komisi VII juga akan memperketat pengawasan agar solar berubsisi benar-benar tepat sarasarn untuk nelayan tradisional.

“Kita juga akan memperketat pengasawan, karena informasinya ada kapal besar yang juga turut membeli solar bersubsdisi di SBPN” papar Falah.

Sementara itu Sekertaris BPH Migas, Bambang Utoro, menegaskan pihaknya berjanji akan semakin memperketat pengasawan distribusi solar bersubsidi untuk nelayan.

“Kita akan kontrol terkait penyaluran solar subsidi nelayan Lamongan, dan jika ada pembelian oleh kapal-kapal besar, maka kita akan berkordinasi dengan pihak keamanan, TNI dan Polri,” tegas Bambang. [aha]

Tags: