Komisi VIII DPR Nilai Revitalisasi Eks Dolly dan Jarak Belum Maksimal

Anggota Komisi VIII DPR RI Desy Ratnasari melihat produk UMKM karya warga terdampak eks lokalisasi Dolly, Senin (21/3). Dalam kunjungannya ke eks lokalisasi yang sekarang menjadi kampung wisata itu, rombongan Komisi VIII DPR RI dijemput dan diantar oleh para tukang becak. [gegeh bagus]

Surabaya, Bhirawa
Rombongan Komisi VIII DPR RI menyempatkan datang di eks lokalisasi Dolly dan Jarak, Senin (21/3) kemarin pada kunjungan kerja ke Provinsi Jatim. Mereka berjanji akan terus mendorong program-program yang pantas diberikan kepada warga terdampak penutupan lokalisasi terbesar di Asia Tenggara ini.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Malik Haramain mengakui pasca penutupan Dolly dan Jarak upaya pemulihan perekonomian warga terdampak masih belum sempurna. Namun, upaya penutupan Dolly dan Jarak patut didukung sebagai contoh mendorong PSK beralih profesi yang bermartabat.
“Penutupan Dolly dan Jarak sebagai contoh mengubah profesi  mereka yang dulunya PSK sekarang tidak lagi menjadi PSK. Mereka bisa bekerja  produktif dengan cara halal sekarang. Kami melihat revitalisasi Dolly belum maksimal seratus persen, tapi sudah berjalan dan perlu didukung,” katanya di sela melihat produk UMKM Dolly dan Jarak kemarin.
Abdul Malik yang juga sebagai ketua rombongan menjelaskan, pemerintah harus memfasilitasi warga terdampak penutupan Dolly dan Jarak termasuk PSKnya secara ekonomi. Menurutnya, pendekatan pemerintah kota maupun provinsi harus tetap intens agar PSK tidak kembali ke profesi lama.
“Pemerintah harus memfasilitasi mereka (warga terdampak dan PSK, red) secara ekonomi, meski belum seratus persen. Agar PSK Dolly dan Jarak tidak berpindah tempat, Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim harus berkoordinasi terus,” urainya.
Abdul Malik yang telah enam tahun berada di Komisi II DPR RI ini juga berpesan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk meniru langkah Pemkot Surabaya menutup lokalisasi Dolly dan Jarak. Saat ini Ahok berusaha menutup lokalisasi Kalijodo. Menurutnya, langkah penutupan Dolly dan Jarak dinilai luar biasa karena komitmen bersama Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya.
“Pak Ahok (Gubernur DKI Jakarta) harus mencontohnya. Pak Ahok tidak perlu gengsi meski beda masalahya Dolly dengan Kalijodo. Dolly itu kan lokalisasi paling lama di Jatim dan bisa ditutup, langkah penutupan ini luar biasa karena adanya komitmen Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim.  Keberhasilan ini perlu ditiru Ahok,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR RI Desy Ratnasari mengatakan usaha yang ada di eks lokalisasi Dolly dan Jarak perlu didorong agar lebih banyak warga memiliki wirausaha dengan cara halal. Mereka harus dipersiapkan agar memiliki daya saing di pasar global.
“Komisi VIII DPR RI akan mempertimbangkan dukungan dari segi program melalui Kelompok Usaha Bersama (Kube) dan Program Keluarga Harapan yang selama ini sudah berjalan di Kementerian Sosial,” katanya.
Desy mengatakan, dari sisi merek produk yang dihasilkan warga eks lokalisasi Dolly harus diproteksi secara legal. Yaitu, harus didaftarkan mereknya biar terproteksi dan memiliki perlindungan hukum. “Saya tanya tadi produknya hasil karya sendiri. Maka, harus segera didaftarkan merek patennya,” kata pelantun lagu Tenda Biru ini.
Dalam kunjungan ke Jatim,  Komisi VIII berharap pemerintah daerah baik Provinsi Jatim dan Kota Surabaya menindaklanjuti program pemberdayaan di eks lokalisasi ini. “Caranya dengan terus melakukan evaluasi sampai seberapa pencapaiannya. Sebab, kalau ini berhasil bisa menjadi duplikasi atau percontohan untuk daerah lain,” kata Desy.
Dalam kunjungan ke eks lokalisasi Dolly dan Jarak yang sekarang menjadi kampung wisata itu, sekitar 10 anggota Komisi VIII  dijemput dan diantar oleh tukang becak. Mereka juga membeli produk UMKM warga. Desy Ratnasari langsung tertarik batik tulis yang bernama Jarak Arum seharga Rp 250 ribu per potong. Tidak hanya itu, anggota lainnya juga membeli sepatu pantofel dan blangkon. [geh]