Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Novita Anakotta, SH., MH.
Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyelenggarakan Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) pada 19 September 2023, di Komplek DPD RI, Senayan, Daerah Istimewa Jakarta.
“Rapat Kerja ini dilaksanakan berkaitan dengan RAPBN 2024 beserta Nota Keuangan yang sudah diserahkan Presiden RI kepada DPR RI, yang kemudian diserahkan oleh DPR kepada DPD pada tanggal 16 Agustus 2023,” jelas Novita Anakotta, SH., MH., Wakil Ketua Komite IV DPD RI.
Lebih jauh Senator Provinsi Maluku tersebut menyampaikan bahwa sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI, pada tanggal 7 September 2023 lalu Komite IV DPD RI telah menyerahkan Pertimbangan DPD RI terhadap RUU APBN TA 2024 kepada DPR RI.
Adapun beberapa poin yang menjadi penekanan DPD RI dalam Rapat Kerja tersebut antara lain terkait RAPBN TA 2024 yang menggambarkan pesimisme Pemerintah dan menunjukkan bahwa Pemerintah tidak memiliki keberanian untuk bekerja lebih keras. Hal ini ditandai dengan target pertumbuhan ekonomi yang hanya 5,2%, di bawah capaian tahun 2022 yang sebesar 5,3%.
“Pada sisi lain, Pemerintah justru optimis menaikkan target pendapatan negara dalam RAPBN TA 2024, DPD pada prinsipnya mendukung optimisme tersebut, namun dengan catatan sumber kenaikan Pendapatan Negara tidak ditargetkan dari kenaikan Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea keluar sehingga tidak memberikan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat dan eksportir UMKM,” ucap Novita Anakotta, SH., MH.
Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komite IV tersebut juga menyampaikan bahwa DPD mendesak porsi anggaran TKD minimal seimbang dengan porsi anggaran untuk Belanja Pemerintah Pusat, mengingat saat ini banyak Daerah yang berkontribusi baik dari sisi peningkatan pendapatan maupun pertumbuhan ekonomi secara nasional.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Dr. Ir. H. Suharso Monoarfa, M.A., menyampaikan bahwa Bappenas memang merencanakan kegiatan Pemerintah, tapi Bappenas tidak bisa menganggarkan. “Sekarang penganggaran untuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) anggarannya disusun oleh Kementerian Keuangan,” jelas Suharso Monoarfa.
Lebih jauh Suharso Monoarfa menyampaikan bahwa tidak ada dikotomi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melakukan Pembangunan. Karena menurutnya semua Pembangunan itu dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat Indonesia.
Dr. Ir.Taufik Hanafi, MUP., Plt. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyampaikan bahwa tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
Taufik menyampaikan ada 7 Prioritas Nasional dalam RKP tahun 2024 tersebut yaitu; pertama memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Ketiga, meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing tinggi. Keempat, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Kelima, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Keenam, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim. Ketujuh memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
Pada Rapat Kerja tersebut, Edwin Pratama Putra, S.H., Senator dari Provinsi Riau menyinggung persoalan postur dana Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 yang masih belum sesuai dengan harapan masyarakat.
“Kami menyampaikan aspirasi masyarakat ini atas dasar temuan dan diskusi dengan masyarakat di daerah. Secara angka TKD TA 2024 memang besar, tapi belum memperhatikan aspek pemerataan, TKD banyak memuat mandatory spending sehingga Daerah tidak leluasa melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan Daerah, Oleh sebab itu, kami meminta Pemerintah untuk menaikkan TKD dalam rangka memenuhi rasa keadilan bagi Masyarakat di Daerah,” ucap Edwin Pratama Putra, S.H.
Pada Rapat Kerja itu juga Edwin menyampaikan aspirasi Masyarakat terkait DBH Perkebunan Kelapa Sawit. “Kami berharap menjadi perhatian Bappenas, agar DBH Perkebunan Kelapa Sawit konkrit untuk daerah, karena 21 Provinsi penghasil Kelapa Sawit berharap banyak atas DBH ini,” tegas Senator asal Provinsi Riau tersebut.
Menyikapi kasus investasi di Kepulauan Rempang dan Galang, Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Edwin menyampaikan agar rencana pembangunan yang mengundang investor asing, jangan sampai mengusir masyarakat dari tanahnya.
“Hal ini terkait kasus di Rempang dan Galang, kami berharap pembangunan tidak menggusur masyarakat. Kami masyarakat Melayu menyampaikan aspirasi agar pemerintah menggunakan cara-cara yang humanis dalam menanamkan investasi di daerah,” jelas Edwin Pratama Putra, S.H.
Hal itu juga didukung oleh Ikbal Hi Djabid, SE., Senator Maluku Utara yang menyampaikan bahwa seharusnya pembangunan mengedepankan kepentingan masyarakat di daerah.
“Saya mempertegas bahwa Pemerintah perlu memperhatikan persoalan-persoalan masyarakat di daerah-daerah yang akan dikelola baik tambang maupun hal lain, kasus-kasus sengketa antara masyarakat dan pengusaha atau pemerintah tidak hanya terjadi di Rempang dan Galang, tetapi banyak daerah yang mengalami hal serupa termasuk di Maluku Utara,” ucap Ikbal Hi Djabid, Senator Maluku Utara.
Senator Nusa Tenggara Barat (NTB), Ir. H. Achmad Sukisman Azmy, M.Hum, menyampaikan rasa optimis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan akan lebih baik. Namun di balik itu Sukisman menyoroti ketimpangan pada APBN.
“Kami mencermati pada postur APBN tahun 2024 ini memperlihatkan ketimpangan yang sangat luar biasa, dari anggaran yang ada hanya 25% yang dikembalikan ke daerah, sementara di pusat anggarannya sangat besar. Seharusnya jika kita ingin Indonesia maju, maka daerah ini yang dimajukan. Kami berharap TKD ini bisa ditingkatkan anggarannya di APBN,” ucap Sukisman.
Evi Zainal Abidin, Senator Provinsi Jawa Timur mengapresiasi upaya pemerintah untuk melakukan penganggaran tahun 2024 dengan beberapa tema dan prioritas nasional serta sasaran RKP yang telah dilakukan dengan baik. Namun ada beberapa hal yang menjadi evaluasi dan masukan dari anggota DPD RI tersebut.
“Saat Pemerintah bicara tentang 7 prioritas nasional yang sangat detail, terutama prioritas nasional pertama yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, seharusnya pemerintah juga memperkuat ekonomi kerakyatan,” ucap Evi Zainal Abidin.
H. Sukiryanto, S.Ag., Senator Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan bahwa saat ini hutang Indonesia sudah sangat banyak, “Untuk mencapai Indonesia Emas 2045 nanti apakah persoalan hutang ini tidak akan menghambat visi menuju Indonesia Emas 2045,” ucap Sukiryanto.
Dr. H. Mz. Amirul Tamim, M.Si., mengapresiasi kerja-kerja Bappenas yang sudah menyajikan data-data terkait RPJPN 2025-2045 dan proses RPJMN 2025-2029.
“Jika kita melihat angka-angka statistik sulit untuk menekan angka kemiskinan sesuai yang ditargetkan. Jawabannya, adalah bagaimana strategi menghadapi daerah-daerah yang tingkat kemiskinannya tinggi,” jelas Amirul Tamim.
Amirul berharap ada satu rangkaian skenario yang utuh bagi daerah-daerah yang potensial, tapi masih terkendala dalam pembangunan. Menurutnya perlu adanya strategi nasional yang tertuang dalam rencana pembangunan secara utuh. (ira.hel).
