Penandatangan pakta integritas.
Pemkot Kediri, Bhirawa
Sebagai wujud komitmen untuk membawa instansi bersih dari korupsi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik agar tercipta Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pemerintah Kota Kediri menggelar penandatanganan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (PPZI)yang bertempat di Ruang Kilisuci, Senin (16/9).
Pencanangan zona integritas dan wilayah bebas korupsi sudah dilakukan pemda sejak lama, untuk lebih memantabkan bahwa Pemerintah Kota Kediri bekerja dengan integritas.
Hal itulah yang disampaikan Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar didampingi Wakil Wali Kota Kediri, Sekretaris Daerah Kota Kediri dan Kepala Barenlitbang Kota Kediri ketika menghadiri acara pencanangan zona integritas.
Lebih lanjut Wali Kota Kediri menyampaikan bahwa target dan sasaran pencanangan zona integritas adalah semua OPD di Pemerintah Kota Kediri.
“Baik yang ada di kelurahan, kecamatan dan dinas-dinas lain yang melayani seperti DPMPTSP, Dispendukcapil, Gambiran. Dan kita akan ikut mengintervensi agar pelayanannya jauh lebih baik dan lebih optimum lagi. Semua nanti akan bekerja dan dilakukan bersama-sama,” jelas Wali Kota
Penandatanganan pencanangan zona integritas akan dilakukan secara bertahap dan direncanakan akan rampung sampai tahun 2024 mendatang.
Kali ini, lima instansi yang melakukan penandatanganan. Terdiri dari 3 kecamatan yaitu Kecamatan Mojoroto, Pesantren dan Kota serta 2 Organisasi Perangkat Daerah yaitu DPMPTSP dan Dispendukcapil.
“Pada prinsipnya memang kita ingin semua bersama-sama melakukan ini. Tapi memang ada tahapanya. Dan hari ini ada lima OPD. Walaupun lima, tapi saya anggap semuanya sudah,” ujar Mas Abu.
Sebagai wujud keseriusan dalam menjalankan pencangan zona integritas, Wali Kota mengharap seluruh OPD untuk dapat bekerja bersama-sama serta ke depan, Wlikota merencanakan akan membuat aplikasi khusus untuk mempermudah memantau kinerja seluruh OPD dan sebagai mesin indikator.
“Jadi mau tidak mau kita harus berinovasi terus. Saya minta ini nanti dikawal oleh Pak Sekda, dikawal oleh Tim IT yang bisa langsung saya terima. Dan saya minta juga ada hotline dalam bentuk SMS/WA untuk laporan sehingga saya punya mesin indikator tersendiri. Nanti itu harus dipasang disetiap OPD, disetiap sekolahan, di setiap apapun dan di media sosial juga harus kita pasang. Yang berhak melihat itu hanya saya. Nanti kalau ada apa-apa akan saya kabari kalau misal anak buahnya ada yang melakukan pungli. Kita nanti akan tindak langsung,” ujarnya.
Ke depan Dia menginginkan agar rencana pembangunan yang sudah dituangkan dalam RPJMD dapat dilaksanakan seluruh OPD sesuai tupoksi masing-masing.
“Tadi sudah disampaikan dalam paparan dan sudah cukup detail. Disini banyak indikator-indikator yang harus dicapai. Dan saya minta Barenlitbang, tolong RPJM dibuat buku saku dan diberikan ke seluruh OPD supaya kita paham dengan tupoksi masing-masing sehingga lebih mudah untuk mencari solusi dan terobosan-terobosan,” ungkapnya.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Barenlitbang Kota Kediri, Edi Darmasto juga memaparkan sasaran dan target kinerja sasaran RPJMD Kota Kediri tahun 2020-2024. Edi juga menyampaikan bahwa Kota Kediri telah memenuhi syarat untuk pengajukan WBK/WBBM tingkat instansi pemerintah.
“Dimana syarat pengajuannya adalah Opini BPK WTP minimal 2 kali berturut turut dan Nilai Akip minimal CC” tandasnya. [van]
