Komnas Lansia : Direvitalisasi atau Dibubarkan?

Oleh :
Zaenal Abidin
Dosen Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Muhammadiyah Malang, Team Pengembangan Muhammadiyah Senior Care Jawa Timur

Warga lanjut usia (lansia) merupakan asset produktif yang tidak dapat dilepaskan dalam pembangunan sosial Indonesia. Mengapa aset produktif? karena di Indonesia ternyata usia 60 tahun ke atas banyak yang masih bekerja secara produktif baik sebagai pengajar, pedagang, pengusaha, penyedia layanan jasa, bahkan sebagai pengurus organisasi-organisasi sosial keagamaan dan kemasyarakatan di semua level baik lokal, regional, nasional bahkan internasional.

Kita patut bersyukur ternyata menurut data BPS (2018) Indeks Pembangunan Manusia Indonesia mencapai 71,39 tahun sehingga harapan hidup orang Indonesia masuk kategori tinggi yakni antara 70-80 tahun.

Harapan hidup warga senior di Indonesia ternyata juga tidak semanis kondisi riil dilapangan. Persoalan lansia saat ini tidak hanya masalah keterlantaran tetapi juga pada aspek kesejahteraan lansia mulai dari aspek fisik, mental dan spiritual. Bahkan kebutuhan akan penguatan relasi sosial dan ekonomi, di sisi lain juga masalah-masalah bantuan hukum. Kementerian Kesehatan RI (2019) merilis data bahwa pada tahun 2010 jumlah penduduk lansia mencapao 18 juta jiwa (7,6%), meningkat pada tahun 2019 menjadi 25,9 juta jiwa (9,7%), diperkirakan pada tahun 2035 mencapai 48,2 juta jiwa (15,8%). Hal ini dipengaruhi oleh kualitas hidup di Indonesia yang semakin baik, namun demikian beban sosial generasi muda untuk melayani dan merawat lansia perlu disiapkan dengan baik. Kondisi tersebut dapat diringankan dengan memperkuat kualitas hidup lansia dalam komunitas atau masyarakat.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, memetakan tiga permasalahan utama Lansia di Indonesia. Pertama, masalah Kesehatan hal ini dibuktikan dengan menurunnya kemampuan fisik dan mental. Hal ini berdampak pada kebutuhan pelayanan kesehatan meningkat (penyakit degeneratif). Sekitar 4,8% Lansia miskin menyandang disabilitas. Jenis disabilitas terbesar adalah tuna rungu, tuna netra dan tuna daksa. Kedua, masalah ekonomi, dengan menurunnya produktivitas kerja serta keterbatasan akses kesempatan, tidak memiliki jaminan sosial, hal ini berdampak pada kekuatan dan kualitas hidup lansia terkait dengan kemampuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Saat ini kemiskinan menjadi ancaman kesejahteraan terbesar bagi lansia sebab pendapatan rendah, kesehatan dan gizi buruk, kurangnya akses terhadap pelayanan dasar, dan tidak ada pensiun. Ketiga, masalah sosial, diakibatkan implikasi dari perubahan pola kehidupan, sistem kekeluargaan, nilai sosial ketelantaran, korban tindak kekerasan,social exclusion. Selain hal tersebut, kemiskinan anak atau keluarganya sering menyebabkan Lansia terlantar.

Kompleksitas masalah yang dihadapi oleh sebagian besar warga lanjut usia memerlukan peran-peran sinergis dan integrative serta komprehensif, sejak Komnas Lansia sudah dibentuk langkah-langkah tersebut sudah banyak dilakukan baik antar kementerian, badan dan lembaga. Sebagai lembaga bridging pemenuhan hak dan kesejahteraan lanjut usia di Indonesia maka perlu diperkuat. Sebagai komponen kelompok rentan selain Anak, disabilitas dan ibu hamil, warga lanjut usia perlu mendapatkan perhatian khusus multisectoral sehingga kesejahteraannya tidak diabaikan.

Pembubaran atau Revitalisasi Komnas Lansia

Komnas Lansia sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, hemat saya masih tetap relevan sembari menunggu revisi UU 13/1998 tentang kesejahteraan lanjut usia. Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2020 tentang Pembubaran 10 lembaga salah satunya Komisi Nasional Lanjut Usia, cukup mencengangkan pegiat lanjut usia, karena pengurus Komnas Lansia sejak tahun 2015-2020 mengalami kekosongan, tidak lagi ada perpanjangan atau pergantian pengurus Komnas Lansia.

Berdasarkan Perpres tersebut salah satu yang menjadi pertimbangan Presiden adalah upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam urusan pemerintahan dan rencana strategis pembangunan sosial. Nah, dalam hal inilah menjadi menarik untuk dicermati bahwa dalam kasus pembubaran Komnas Lansia di Indonesia. Apakah selama ini Komnas Lansia dianggap pemborosan? Atau tidak efektif? Pemerintah yang mampu menjawabnya.

Jika menengok Kepres nomor 52 tahun 2004 tentang Komnas Lansia yang dibentuk era Presiden Megawati untuk mensinergikan, menguatkan dan mengkoordinasikan kementerian dan badan yang berhimpitan dengan kelanjutusiaan semakin banyak dirasakan sampai saat ini. Tugas Komnas Lansia antara lain (1) membantu Presiden dalam mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia, (2) memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden dalam penyusunan kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia, (3) bekerja sama dengan instansi Pemerintah, baik Pusat mahupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional dan pihak-pihak lain yang dipandang perlu. Para pegiat lansia dengan hadirnya Komnas Lansia semakin terbuka wawasannya dan layanannya kepada para lansia, hal ini dibuktikan dengan pelayanan kesejahteraan lanjut usia adalah komprehensif, lintas sector dan antar generasi.

Komnas Lansia telah banyak mendorong munculnya kelompok-kelompok peduli lansia yang sangat massif, buku-buku tentang kelanjutusiaan yang berkolaborasi dengan beberapa kementerian dan badan, aksi-aksi mainstreaming ramah lansia, dan lain-lain. Artinya pembubaran Komnas Lansia sejatinya bukan solusi terbaik jika alasannya efektifitas dan efisiensi birokrasi, karena pelayanan kesejahteraan lanjut usia tidak bisa hanya milik 1 (satu) kementerian, namun pelayanan lanjut usia itu multisectoral, dan kita memerlukan lembaga bridging seperti Komnas Lansia. Jika kiprahnya tidak didengar maka yang ditempuh bukan dibubarkan tapi dievaluasi dan disampaikan kepada publik.

Revitalisasi Komnas Lansia adalah solusi yang terbaik meski Perpres 112/2020 sudah dikeluarkan. Namun, celah dan ruang untuk menelaah kembali Perpres bukan hal yang mustahil. Jika pun banyak yang beranggapan bahwa Komnas Lansia tidak optimal maka perlu direvitalisasi kepengurusannya dengan meminta masukan dari semua pihak, perbaiki organisasinya, sistem kerja dan kordinasinya, tupoksinya dan mekanisme pembiayaan.

Eva Sabdono (2020) mengingatkan kita pada tahun 2022 Indonesia sebagai peserta Global Review tentang komitmen negara-negara anggota PBB dalam pemenuhan kesejahteraan lanjut usia, setelah komitmen itu disepakati 20 tahun lalu tepatnya tahun 2002 di Madrid. Realisasi Indonesia tahun 2002 dengan komitmen membentuk Komnas Lanjut Usia. Lansia Hebat, Bermartabat, Mandiri dan Sejahtera.

————— *** ————–

Tags: