Kompensasi Kedaruratan

Penetapan status Darurat Bencana Wabah Penyakit, telah dinyatakan oleh 17 pemerintah propinsi. Pembatasan jarak sosial (Social Distancing) berskala besar, dan lebih ketat, menjadi program utama. Walau dampak social distancing, sesungguhnya cukup mencemaskan perekonomian nasional. Juga nyata-nyata mengendurkan kinerja pemerintahan. Pemerintah juga berkewajiban menyediakan jatah kebutuhan hidup sehari-hari.
Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) paling terdampak dengan pembatasan sosial berskala besar. Yang semula diambang kemiskinan menjadi benar-benar miskin. Berdasar data BPS (Badan Pusat Statistik), jumlah penduduk miskin (lingkup nasional) sekitar sebanyak 25 juta jiwa. Angka ini meliputi 9,4% dari total penduduk 267 juta jiwa. Walau selalu dilaporkan menurun, tetapi angkanya masih sangat banyak. Tak terkecuali kemiskinan di pulau Jawa.
Berdasar UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), merupakan pilihan akhir. Pada pasal 49 ayat (1), dinyatakan, “Dalam rangka melakukan tindakan mitigasi faktor risiko di wilayah pada situasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilakukan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau pembatasan Sosial Berskala Besar oleh pejabat Karantina Kesehatan.”
Sebenarnya seluruh Indonesia telah melakukan pembatasan sosial berskala besar, sesuai pasal 59 UU Kekarantinaan Kesehatan. Misalnya, peliburan sekolah, dan tempat kerja. Hanya di-istilah-kan belajar dan bekerja di rumah. Begitu pula pembatasan kegiatan keagamaan telah dilakukan. Masjid negara Istiqlal, dan banyak masjid di daerah meniadakan shalat Jumat. Serta berbagai kegiatan keagamaan juga ditunda.
Pasal 59 ayat (3) tentang PSBB, meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, serta pembatasan kegiatan di tempat umum atau fasilitas umum. Namun harus diakui, PSBB belum dilakukan secara ketat. Termasuk belum meliburkan pegawai, dan karyawan. Hanya kerja silih hari (sehari di kantor sehari di rumah). Bahkan transportasi umum pada “zona merah” masih beroperasi melalui berbagai terminal, bandara dan pelabuhan.
Misalnya, masih terdapat 14 ribu orang diangkut pulang mudik dari Jakarta selama sepekan (23 – 29 Maret). Sebanyak 876 unit bus yang mengangkut arus mudik berangkat dari “zona merah” (Jakarta). Itu tidak termasuk yang melalui angkutan udara, laut, dan kendaraan pribadi. Mayoritas arus mudik terdiri dari kalangan pekerja informal yang kehilangan akses nafkah. Ironisnya, sektor pekerja informal sekaligus tergolong rentan miskin.
Seluruh kelurga miskin akan terdampak parah terhadap pembatasan sosial berskala besar. Terutama disebabkan akses penghasilan sektor informal yang tidak dapat dijalankan. Di Jawa Timur terdapat 4,056 juta penduduk miskin, Jawa Barat (3,4 juta jiwa), Jawa Tengah (3,74 juta jiwa), dan Jakarta (1,2 juta jiwa). Di propinsi Banten terdapat 654 ribu, serta di Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 448 ribu jiwa.
Mudik lebih awal kini diwaspadai sebagai potensi penyebaran virus corona. Sehingga beberapa daerah melaksanakan pemeriksaan orang pada pintu masuk perbatasan. Tetapi berbagai bentuk karantina, dan pembatasan sosial berskala besar, harus ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP). Walau agak terlambat, pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 21 tahun 2020. Namun peraturan dalam PP mengesankan ke-gagap-an pemerintah dalam upaya PSBB.
Tidak terdapat “hal baru” dalam PP yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pencegahan wabah CoViD-19. PSBB sesungguhnya hampir mirip dengan “Karantina Wilayah.” Sehingga tidak mudah melaksanakan pembatasan sosial berskala besar. Pemerintah (dan daerah) harus menggalang kerjasama seluruh bidang. Terutama layanan kesehatan, akses distribusi kebutuhan pokok, sampai urusan keamanan. Pemerintah juga wajib memberikan kompensasi dan jaring pengaman sosial, dan memulihkan kondisi ekonomi setelah wabah.
——— 000 ———

Rate this article!
Kompensasi Kedaruratan,5 / 5 ( 1votes )
Tags: