Komut Diminta Turun Tangan Selesaikan Polemik PT.PWU

wira-jatim-group-wirajatimcom-14Pemprov Jatim, Bhirawa
Polemik antara Komisi C DPRD Jatim dengan Dirut PT. Panca Wira Usaha (PWU) Jatim, Arif Affandi  perlu mendapat penanganan langsung dari Komisaris Utama. Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setdaprov Jatim, I Made Sukarta mengatakan bahwa polemik ini hanyalah realita dalam proses hubungan antara Dewan dan BUMD.
Menurut Made, Biro Perekonomian sebagai pembina BUMD yang di dalamnya juga termasuk PT PWU Jatim, akan mengkomunikasikan hal ini lewat Komisaris Utama (Komut) yakni M Ardi Setiawan. Mantan Kepala Biro Perekonomian ini akan ditugasi Made untuk menjembatani persoalan ini agar tidak berlarut-larut.
“Pak Ardi harus mengingatkan kepada Dirut PT PWU, Arif Affandi agar punya kewajiban moral untuk juga bertanggung jawab pelaporan kepada DPRD Jatim,” kata Made, dikonfirmasi, Rabu (5/11).
Sebagai direktur utama perusahaan milik daerah, lanjut Made, seharusnya Arif Affandi secara bijak tidak memposisikan diri sebagai pemimpin perusahaan seperti swasta murni. “Pak Arif harus sadar bahwa ini adalah BUMD, dia tidak bisa hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham saja, tapi juga harus kepada wakil rakyat yang ada di dewan sana,” jelasnya.
Menurut mantan Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan Dinas PU Bina Marga ini, PT PWU sebaiknya lebih lunak dalam memberikan informasi apapun kepada Dewan. Karena memang sebagai eksekutif yang bergerak dibidang perusahaan harus ada tanggung jawab juga untuk melaporkan kepada publik khususnya anggota DPRD.
“Makanya Pak Ardi harus segera turun tangan untuk komunikasi dengan Arif Affandi. Tapi saya yakin kok ini hanya persoalan kurang komunikasi saja dan persoalan ini akan segera ada titik temu,” katanya.
Polemik antara Komisi C dan Dirut PT PWU dimulai ketika dalam pembahasan RAPBD 2015 Pemprov Jatim, Arif Affandi selaku Dirut perusahaan plat merah tersebut dianggap tidak  memberikan data detail tentang kondisi perusahaan yang dipimpinnya.
Komisi C kemudian melakukan penjadwalan ulang pembahasan , namun sampai pertemuan selanjutnyaArif Afandi tetap disebut tidak terbuka memberikan laporan PT PWU ke Komisi C. Akibatnya saling perang statemen terjadi termasuk keinginan Komisi C melakuklan audit investigasi pada PT PWU.
Sementara itu, Komisi C DPRD Jatim tetap akan melakukan pembahasan masalah aset PT PWU, dengan melakukan dengar pendapat setelah pengesahan RAPBD pada 10 November 2014 mendatang. Meskipun persoalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah diterima lewat laporan Gubernur Jatim dalam Nota Keuangan RAPBD 2015, komisi C masih menganggap permasalahn di PT PWU belum selsai.
“Kita akan menunjuk auditor independen untuk membahas masalah asset yang dikelola PT PWU dan akan kita buka lagi pembahasannya setelah RAPBD kita gedok.” kata Ketua Komisi C Thoriqul Haq.
Menurut politis PKB asal Lumajang ini, persoalan PWU tidak bisa dianggap selesai begitu saja setelah ada laporan PAD. “Oleh sebab itu kita akan tetap akan memanggil PT PWU dalam hearing nanti setelah pengesahan RAPBD membahas ast-aset yang dimiliknya,” lanjut Thoriq.
Bahkan Komisi C mengusulkan dibentuk panitia khusus (pansus) PT PWU Jatim. Kodrat Sunyoto, anggota Komisi C yang lain megatakan bahwa saat ini sudah ada anggota komisi yang berasal dari 5 fraksi yang sudah setuju pembentukan pansus. “Sudah ada 8 anggota dari 5 Fraksi yang menyatakan setuju dibentuknya pansus yakni dari Frkasi PPP, PAN, PDIP, Golkar dan PKS,” terang Kodrat.
Pernyataan lebih ekstrim juga dilontarkan anggota Komisi C yang lain yakni Anwar Sadad. Dia meromendasikan kepada Gubernur Jatim agar mengevalusai secara menyeluruh manajeman PT PWU Jatim. “Jika dipandang perlu ganti saja semua menajemen termasuk Arif Affandi dengan orang-orang yang lebih professional,” tegasnya.
Menurutnya dengan langkah Komis C yang akan menunjuk auditor independen akan diketahui dengan jelas kinerja sebenarnya dari PT PWU pimpinan Arif Affandi ini. “Saya sangat mendukung atas penunjukkan auditor independen, karena dalam hearing beberapa waktu lalu saat kita minta menunjukkan annual report perusahaan mereka enggan memberikan secara lengkap. Ini ada apa ?,” pungkasnya. [ iib]

Tags: