Konflik Dewan Sidoarjo Jangan Korbankan Rakyat

Sidoarjo, Bhirawa
Fraksi PAN mempunyai solusi untuk mengatasi kebekuan politik dengan azas proporsionalitas dan kebersamaan, agar jatah empat ketua komisi diberikan kepada partai-partai yang memiliki wakil di pimpinan DPRD. Bila tidak selesai, APBD 2015 yang jadi taruhannya
Mantan Wakil Ketua DPRD, Khulaim Junaedi, Kamis (30/10) mengingatkan, agar tujuh fraksi di dewan itu tak mengedepankan ego sektoral. Tak juga mau menang-menangan sendiri. Jumlah alat kelengkapan dewan (AKD) dibagi secara proporsionalitas saja. Bila semua fraksi menggunakan Tatib atau membentuk Tatib baru, urusannya tak akan tuntas. Sebab semua fraksi menggunakan argumentasi dan dalil sesuai kepentingannya sendiri. artinya fraksi PKB jangan meminta dua ketua komisi tetapi satu komisi. Komisi lain dibagikan PDIP, Gerindra dan PAN.
Lalu Golkar Bintang Pembangunan, Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS Nasdem juga diberikan posisi yang seimbang pula. ”Saya kira kuncinya di PKB,” ujar anggota FPAN ini.
Suasana politik di gedung DPRD hingga kini masih berjalan alot. Beberapa fraksi masih ngeyel untuk mempertahankan ingin duduk di kursi pimpinan komisi. Keinginan Fraksi Golkar Bintang Pembangunan agar Bupati Sidoarjo turun tangan dianggap fraksi lain terlalu berlebihan.
Anggota Fraksi PKB, Nur Achmad Syaifudin mengatakan, pihaknya heran dengan Fraksi Golkar, PBB dan PPP yang masih semangat memproklamirkan Koalisi Merah Putih (KMP) di DPRD Sidoarjo. Di Sidoarjo tak ada KMP bahkan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). ”Sejak awal kita mengajak kebersamaan yang proporsional,” katanya.
Nur Achmad juga mengungkapkan, fraksi dengan tujuh kursi meminta jabatan ketua komisi yang sulit diwujudkan. Tak proporsional karena masih ada fraksi lain yang memiliki kursi lebih banyak dibandingkan Golkar. ”Ya harus lihat situasi dan paling penting melihat jumlah kursi,” tegasnya.
Menurutnya, seharusnya Golkar lebih realistis dan proporsional. Selama permintaan tetap seperti itu dan masih mengangkat isu KMP dan KIH dipastikan tak akan ketemu. Meskipun, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah sebagai Ketua DPC PKB Sidoarjo turun tangan. ”Fraksi yang lebih besar akan dapat apa jika mereka tetap ngeyel,” keluhnya.
Anggota lain dari Fraksi PKB, M Dhamroni Chudlori menambahkan, seharusnya Fraksi Golkar melihat kursi yang diraihnya. Jika PKB mengincar dua ketua komisi dinilai sudah wajar karena PKB memperoleh 13 kursi di DPRD. Sama halnya dengan Fraksi Gerindra dan Fraksi PDIP yang masing-masing mengincar satu kursi di DPRD. ”Harus berkaca karena suara dan kursinya juga rendah,” ucapnya.
Jika tak ada titik temu, katanya, pimpinan dewan bisa membentuk Pansus Tata Tertib (Tatib). Pansus itu berfungsi untuk mengubah Tatib yang sudah digedok. Dikarenakan, dalam Tatib itu masih ada pasal yang mengatur tentang batas minimal 11 anggota dan maksimal 13 anggota.
Dhamroni menjelaskan, jika Fraksi PAN dan Fraksi Golkar Bintang Pembangunan tetap tak mau berkomunikasi lebih lanjut, Opsi Pansus Tatib bisa dilakukan. Nantinya Pansus itu bisa merubah aturan minimal dari jumlah anggota komisi. Sehingga lima fraksi yang k ini sudah menyetorkan nama komposisi anggota bisa membentuk komisi. ”Kami tak berniat meninggalkan mereka tapi jika kepentingan rakyat lebih besar mau gimana lagi,” ucapnya.
Ketua Fraksi Golkar, Warih Andono mengatakan, pembentukan Pansus Tatib tak mendasar. Tatib sudah digedok dalam paripurna meski ada beberapa revisi. Pembentukan Pansus dilakukan jika ada peraturan pemerintah (PP) yang merubah Tatib. [hds]