Denpasar, Bhirawa
Masalah intoleransi dan radikalisme menjadi salah satu tema penting yang dibahas dalam sidang komisi di Kongres V PDI Perjuangan di Bali, Jumat 9 Agustus 2019. Sebab dua masalah itu berpotensi memecah belah bangsa.
“Masyarakat Indonesia berketuhanan Yang Maha Esa, sehingga ada toleransi. Salah satu tantangannya sila pertama itu kan intoleransi gara-gara pemilu, gara-gara pilkada,” kata Ketua Sidang Komisi I PDIP Djarot Saiful Hidayat, Kamis (9/8/19)
Ia lalu menyinggung pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyorot tentang masalah perbedaan. Megawati, kata Djarot, mengatakan kalau perbedaan tersebut tidak harus dimaknai dengan permusuhan.
“Makanya dalam pilkada kemarin Bu Mega kan menyatir pidato Bung Karno kalau dalam demokrasi itu selalu ada toleransi, boleh kita berbeda-beda tapi harus toleran tanpa mencaci memaki, memfitnah, menyebarkan hoaks,” katanya.
Apalagi, bangsa Indonesia itu menjunjung tinggi agama. Dan, semua agama melarang perbuatan mencaci, memfitnah dan berbohong. “Semua agama melarang itu. Sehingga tinggal bagaimana kita memberikan contoh-contoh,” urainya.
Djarot mengatakan pihaknya juga membahas cara mewujudkan trisakti Bung Karno. Apalagi saat ini menurutnya banyak ancaman-ancaman yang bisa menggerus persatuan bangsa.
“Komisi I membahas hal-hal itu termasuk membahas ideologi Pancasila dan trisakti itu masuk dalam kebijakan pembangunan bernegara, karena kita akan berusaha mewujudkan ideologi trisaktinya Bung Karno itu, kemandirian, dan kepribadian dan bela negara,” katanya.
Masalah-masalah itu diajukan oleh para utusan yang merasakan dampaknya langsung di lapangan. “Bagaimana intoleransi, ujaran kebencian, kemudian politik identitas itu masif ditebarkan, terutama tadi di Kabupaten Ciamis,” urainya.
Djarot juga memerintahkan para kader PDIP bergerak ke organisasi-organisasi lain untuk menyosialisasikan mengenai trisakti dan Pancasila. Diharapkan hal-hal yang menggerus persatuan bisa diminimalisir.
“Kita perintahkan ke para kader yang muslim masuklah ke organisasi-organisasi ini, NU masuk NU, Muhammadiyah masuk Muhammadiyah, kalau Kristen yang HKBP ya masuk ke situ, sehingga betul-betul semua dalam kemasyarakatan itu benar-benar di dalam tata kehidupannya mencerminkan ideologi Pancasila,” ujarnya. [iib]
