Sekretaris KONI Surabaya Achmad Junaedi memimpin pertemuan dengan klub-klub anggota PBSI Surabaya. Rencanannya pada Sabtu (23/3) KONI Surabaya akan melakukan verifikasi klub peserta Muskotlub. [Wawan triyanto]
Kemelut Pengkot PBSI Surabaya
Surabaya, Memorandum
Kemelut di tubuh Pengkot Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Surabaya memasuki babak baru. KONI Surabaya yang ditunjuk sebagai penengah meminta agar kedua kubu untuk adu data terkait keabsahan klub peserta musyawarah kota luar biasa (Muskotlub).
Kesepatan itu diambil setelah pada rapat yang dipimpin Sekretaris KONI Surabaya Achmad Junaedi didampingi M Gasman Ghazali Bidang Organisasi , Sutomo SH dan Didik Prasetyo (Bidang Hukum) serta I Wayan Parma (Wakil Sektretaris) di Kantor KONI Surabaya, Sabtu (16/3) sore.
Pada pertemuan itu dihadiri 14 klub, dari 26 klub yang terdaftar di KONI Surabaya. Kedua sepakat KONI Surabaya akan memverifikasi keabsahan klub-klub yang menjadi peserta Muskotlub di Hotel Narita, 6 Februari 2019.
Langkah verifkasi ini diperlukan karena ada indikasi masih simpang siur jumlah maupun keabsahannya itu, klub-klub yang yang tergabung di KCS (Koordinator Club Surabaya) berhasil mengantar pengurus Pengprov PBSI Jatim, Edwin Tri Tjahjono, sebagai ketua terpilih pada Muskotlub. Meski beberapa pihak termasuk KONI Surabaya dan PP PBSI mengingatkan agar jangan ada rekayasa.
Ketua KONI Surabaya, Hoslih Abdullah mengatakan, kedua kubu yang bersengketa sepakat untuk dilakukan verifikasi data dan keabsahaan klub-klub yang menjadi peserta muskotlub. Selain itu, juga disepakati kedua kubu masing-masing diwakili lima orang perwakilan untuk memverifikasi ulang. “Karena hasil muskotlub itu sudah masuk ke KONI Surabaya. Maka, pada pertemuan lanjutan, Sabtu (24/3) depan, kami akan mengkroscek keabsahan klub yang menjadi peserta. Nanti akan kita cocokkan dengan data yang ada atau terdaftar di KONI,”jelas Hoslih, seraya meminta kedua kubu yang berseteru menyiapkan kelengkapan data-data yang akan diverifikasi.
Untuk itu, Hoslih Abdullah berharap, apapun hasil verifikasi tim dari KONI Surabaya nanti diterima dengan legowo (besar hati) oleh kedua kubu. Baik yang menang maupun yang kalah. “KONI sebagai induk dari cabor-cabor akan berdiri di tengah. Tidak memihak siapapun.”tegas Hoslih Abdullah.
Ia juga menegaskan, kasus seperti ini juga pernah terjadi di cabor sepak bola maupun sofbol dan baseball. Kasus-kasus seperti ini memang harus cepat diselesaikan. Sebab, Pemkot Surabaya tidak akan mencairkan anggaran pembinaan ke cabor-cabor, jika tak ada rekomendasi dari KONI Surabaya. Jadi, cabor-cabor yang berada di bawah naungan KONI Surabaya harus mengikuti AD/ART KONI Surabaya yang disusun lewat rapat anggota.
Terkait penyelenggaraan turnamen bulu tangkis Piala Wali Kota yang jadi rebutan karena ditengarai banyak menghasilkan uang dari sponsor, Cak Dul tak mau berkomentar. Hanya saja, dia meminta agar Piala Wali Kota yang telah diperjuangkan bertahun-tahun tidak dijadikan ajang konflik. Tapi sebagai pemicu klub-klub untuk meningkatkan pembinaan dan meraih prestasi terbaik. Sehingga tujuan dari digelarnya Piala Wali Kota itu tidak sia-sia.
Apalagi, lanjut dia, pada Juli nanti ada Porprov VI. Karena itu, ia minta konflik internal di PBSI Surabaya cepat selesai, sehingga pembinaan atlet tak terbengkalai.” Tolong abaikan ego masing-masing. Mari bersatu untuk sama-sama meningkat pembinaan atlet agar prestasi Kota Surabaya tetap moncer,” tandas dia.
Sementara Bayu Wira, Ketua Pengkot PBSI Surabaya yang dimosi tak percaya oleh sejumlah klub yang berujung pada muskotlub mengatakan, mediasi yang dilakukan KONI Surabaya cukup bagus. Mereka berdiri di tengah-tengah (indepanden).”Saya melihat KONI tak mengakui muskotlub karena tak sesuai AD/ART. Dan KONI juga tampak tak mau mempermalukan kubu sebelah yang diduga banyak merekayasa data,” ungkap dia.
Bayu menuturkan, sebenarnya PBSI Surabaya sudah memasukkan data ke KONI Surabaya, Pengprov PBSI Jatim. dan PP PBSI.”Jadi, kita bicara itu berdasarkan banyak data,” tandas dia.
Apa siap menerima keputusan KONI Surabaya, Sabtu (23/3) depan, Bayu menegaskan dirinya sangat siap.”Muskotlub itu sah kalau diikuti 2/3 dari klub yang sah. Dan, klub yang sah itu adalah yang tertera atau di SK kan Pengkot PBSI Surabaya dengan tanda tangan ketua dan sekretaris. Dan, itu tak bisa diwakilkan,”ungkap dia.
Dari 20 klub peserta muskotlub lalu, dua klub belum memiliki SK, yakni PB Arjuna Sakti dan PB Trikus. Sementara tiga klub mencabut dukungannya kepada KCS, yakni PB Garuda, PB Gemilang, dan PB HJS Raharjo. [wwn]
