Konsekuensi PSBB

foto ilustrasi

Pemerintah konsisten memperbaiki penanganan pandemi CoViD-19, ber-iringan dengan pemulihan ekonomi nasional. Status wabah non-alam pandemi masih perlu dilanjutkan dengan memperpanjang PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Terutama pada “zona merah” pewabahan. Pemerintah daerah (Pemda propinsi serta kabupaten dan kota) bisa melanjutkan kewajiban memenuhi protokol PSBB. Termasuk segera melancarkan jaringan pengaman sosial. Serta bertahap memulihkan roda perekonomian

Sebagian daerah telah merasa manfaat status PSBB. Diantaranya laju pewabahan CoViD-19 yang bisa dihambat, (terutama Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jakarta). Tetapi belum maksimal, karena keterbatasan sarana dan prasarana layanan kesehatan pemerintah. Serta kepatuhan masyarakat (terhadap social distancing dan physical distancing) masih perlu digalang. Terutama pada kluster pusat perbelanjaan, industri, perkantoran, dan pasar tradisional.

Penjagaan jarak antar-orang, dan penggunaan masker masih perlu dukungan masyarakat lebih luas. Tidak keluar rumah kecuali keperluan yang sangat penting. Juga penyehatan lingkungan (dengan penyemprotan disinfektan) masih perlu digencarkan di kampung-kampung. Begitu pula kinerja sektor Ketenteraman dan Ketertiban Umum, masih perlu lebih digiatkan. Lalulintas kendaraan wajib dibatasi, kecuali dengan alasan sangat penting.

Mulai pekan ini, pemerintah (dan daerah) dituntut kinerja lebih “berkeringat.” Karena cara isolasi mandiri, yang semula dilakukan masing-masing orang (yang terperiksa positif). Kini seluruhnya diambil alih pemerintah. Karena itu diperlukan ruang karantina lebih banyak. Terutama pada lima propinsi dengan jumlah kasus positif CoViD-19 terbanyak. Diharapkan partisipasi pemerintah daerah propinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota menyediakan ruang karantina.

Diperlukan anggaran lebih besar untuk membangun rumah sakit “dadakan.” Seperti rumah sakit lapangan (tenda) di Surabaya. Juga memborong kamar hotel yang sepi karena PSBB nasional. Pemerintah masih memiliki sisa anggaran PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) cukup besar. Karena serapan PEN sangat rendah. Antara lain pagu anggaran kesehatan sebesar Rp 87,55 trilyun, baru terserap 31,6%. Serta pagu perlindungan sosial terserap 62,81%.

Pemerintah perlu mempercepat realisasi anggaran penanganan CoViD-19. Di seantero pulau Jawa, masyarakat telah menjalani pembatasan sosial (dan usaha), sejak pertengahan Maret 2020. Suasana tidak mudah, dan tidak enak, diam di rumah selama dua bulan. Berdasar prakiraan Kementerian Tenaga Kerja, lebih dua juta pekerja sektor formal telah di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Sedangkan sektor informal, dan usaha mikro kecil, sudah berhenti usaha.

Walau (bersyukur) bisa luput dari wabah, tetapi tidak bisa terhindar dari dampak ke-ekonomi-an. Omzet perdagangan besar, menengah, dan kecil, merosot drastis. Seluruh rumahtangga terdampak ekses PSBB. Banyak rumahtangga yang tiga bulan lalu tidak tergolong miskin, kini menjadi benar-benar miskin. membutuhkan bantuan sosial (Bansos). Dampak wabah pandemi CoViD-19, jumlah penduduk miskin bertambah sampai sebanyak 8,5 juta orang.

Maka percepatan realisasi Bansos sangat strategis sebagai penyelamat ketenteraman sosial nasional. Terutama bansos yang bersumber dari APBD Kabupaten dan Kota, seyogianya telah dikucurkan mendahului bansos dari pemerintah pusat. Penyaluran bansos bisa melalui kelurahan dan desa, yang memiliki data warga miskin secara by name by address.

Bansos merupakan kewajiban pemerintah, sebagai konsekuensi penetapan keadaan darurat. UU Penanggulangan Bencana pada pasal 26 ayat (2), menyatakan, “Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.” Berdasar pasal 48 huruf d, pemenuhan kebutuhan dasar merupakan prosedur tetap penyelenggaraan penanggulangan bencana.

PSBB seyogianya bukan sekadar memperketat dan penegakan hukum protokol kesehatan. Melainkan juga melaksanakan amanat UU, me-realisasi konsekuensi PSBB. Sehingga perpanjangan PSBB member kesempatan lebih panjang pemerintah menggencarkan Bansos.

——— 000 ———

Rate this article!
Konsekuensi PSBB,5 / 5 ( 1votes )
Tags: