Akhir – akhir ini, tanaman ganja menjadi kontroversi. Semua itu terjadi setelah pihak Kementerian Pertanian (Kementan) memutuskan sekaligus menetapkan bahwa tanaman ganja sebagai salah satu tanaman obat komoditas binaan Direktorat Jenderal Hortikultura. Sontak keputusan Mentan tersebut mendapat sorotan dan respon yang kontroversi di tengah-tengah publik. Pasalnya, tanaman ganja bertentangan dengan undang-undang (UU) Narkotika.
Sebenernya, sejak 2006 tanaman ganja merupakan jenis tanaman psikotropika yang telah masuk ke dalam kelompok tanaman obat. Hal tersebut tercantum jelas dalam Kepmentan Nomor 511 Tahun 2006. Saat tahun 2006 itu pula, pembinaan petani ganja dilakukan dengan mengalihkan petani ganja untuk bertanam jenis tanaman produktif lainnya, dan memusnahkan tanaman ganja yang ada saat itu.
Seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya keluarlah UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ganja masuk golongan narkotika yang mana akar, batang, bunga, daun, minyak, dan turunannya dilarang untuk ditanam, diperdagangkan, serta digunakan untuk kepentingan rekreasional dan medis. Namun, kini Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia (Kepmentan RI) Nomor 104/KPTS/HK.140/M/2/2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian seolah kembali memutar catatat lama tersebut. Wajar adanya, jika kini Kepmentan mendapat tanggapan kontroversi dari masyarakat.
Selebihnya, guna menjernihkan kontroversi terkait pemetakan tanaman ganja dalam Kepmentan tersebut. Kini, dengan sigap Mentan mengambil langkan cepat dengan menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan revisi, sekaligus mengkaji dan berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) berserta stakeholder (pemangku kepentingan), agar Kepmen tersebut bisa segera dianulir. Terutama yang khusus menyangkut ganja, sehingga bisa dipastikan tidak bertentangan dengan UU Narkotika.
Ani Sri Rahayu
Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Malang.
