Penandatanganan kerjasama Dinas Koperasi dan UMKM Jatim dengan Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jatim di Pendopo Kabupaten Ngawi, Kamis (19/5).
Ngawi, Bhirawa
Koperasi Wanita (Kopwan) Syariah diharapkan menjadi penyedia keuangan mikro alternatif di tingkat pedesaan. Karena lembaga keuangan perbankan sebagai jantungnya pembangunan hingga kini dirasakan belum menyentuh lapisan masyarakat kecil.
“Silakan diberdayakan ibu-ibu untuk mendirikan Kopwan syariah,” kata Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf pada Pembukaan Sosialisasi Pembinaan Keuangan Mikro Koperasi dalam Rangka Mendukung Program Inklusi Keuangan Jatim di Pendopo Kab Ngawi, Kamis (19/5).
Menurutnya, perempuan jika diberdayakan bisa menambah pendapatan keluarga. Bila pendapatan keluarga bertambah, maka keluarga lebih sejahtera. Oleh karena itu, Pemprov Jatim memberdayakan perempuan dalam rangka pembangunan ekonomi melalui Kopwan.
Hasil survei nasional literasi keuangan, lanjut Gus Ipul, kondisi masyarakat Indonesia untuk mengakses keuangan lebih 40 % tidak dapat kemudahan dalam akses keuangan/ meminjam, lebih dari 17 % mendapat pembiayaan dari bank, dan 36 % pinjam dari informal. “Sehingga kami ingin menghadirkan akses keuangan yang lebih mudah dan bisa dicontoh masyarakat,” ujarnya.
Sedangkan problem koperasi di Jatim menurutnya masih banyak. Mulai masih rendahnya kualitas SDM pengelola, pelayanan dan pengelolaan usaha umumnya masih tradisional, kemampuan pendanaan ( modal ), kemampuan pemasaran yang terbatas (pasar), jejaring kerja (networking) yang rendah, infrastruktur dan kelembagaan yang belum memadai, dan terbatasnya kemampuan pemahaman teknologi informasi (TI)
“Untuk itu Kopwan juga harus dibarengi dengan melek teknologi untuk memasarkan produk-produk dari koperasi masing-masing, supaya hasilnya luar biasa,” ujarnya.
Melalui sosialisasi ini diberikan pembekalan, pemberdayaan bagi pengurus Kopwan yang mendapat bantuan modal dari Pemprov Jatim, supaya memperbaiki pengelolaan keuangan dan usahanya. Setelah pembekalan, diharapkan bisa memberikan inspirasi karena 54 % PDRB berasal dari sektor UMKM. Jika ada koperasi yang kurang berkembang diharapkan mendapatkan advokasi.
Bupati Ngawi masa H Budi Sulistiono mengatakan salah satu tiang ekonomi keluarga adalah koperasi. Di Ngawi sejak 2009 terdapat 21 Kopwan dengan modal Rp 9,8 miliar dan sekarang sudah berkembang menjadi Rp 19,8 miliar.
“Banyak koperasi yang dikelola laki-laki tapi perkembangannya tidak berjalan dengan baik seperti Kopwan yang dikelola para wanita,” tambahnya.
Sementara Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur Dr Ir I Made Sukartha CES menyatakan bahwa komitmen Pemprov Jatim dalam menggerakkan ekonomi lokal khususnya kelompok perempuan, selain dibuktikan dengan pertumbuhan 8.500 Kopwan pada 2015, juga disiapkan lembaga keuangan berbasis kelompok fungsional sebanyak 2.307 unit dalam bentuk Kopwan syariah. “Pengembangan Kopwan syariah ke depan diharapkan menjadi penyedia keuangan mikro di desa/kelurahan di Jawa Timur,” katanya.
Menurutnya, 8.500 koperasi yang terbangun di Jawa Timur saat ini merupakan program inklusi keuangan di tingkat desa/kelurahan. Karena lembaga keuangan perbankan sebagai jantungnya pembangunan dirasakan belum menyentuh lapisan masyarakat kecil tingkat desa.
Acara bertema Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Melalui Koperasi Wanita Pola Syariah dihadiri oleh ratusan peserta yang merupakan wakil dari Kopwan syariah di berbagai kota di Jawa Timur. Pada kesempatan itu, Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur juga melakukan penandatangan kerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Timur. [ist]
