Korem 084 Bhaskara Jaya Siap Back Up Pengamanan Pemilu

Surabaya, Bhirawa
Korem 084 Bhaskara Jaya (BJ) siap menurunkan sebanyak 3 ribu personel dalam pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, baik Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Kesiapan ini disampaikan dalam rapat koordinasi (rakor) Mantap Brata Semeru 2018, di gedung Graha Bhara Daksa Polrestabes Surabaya, Selasa (18/9).
Komanda Korem (Danrem) 084 BJ, Kolonel Kav M Zulkifli mengatakan, pihaknya siap membantu pengamanan yang dilakukan kepolisian, dalam hal ini Polrestabes Surabaya. Sebab sebentar lagi sudah mulai masuk pentahapan Pemilu. Maka koordinasi dalam rakor ini diperlukan untuk menyamakan misi dan persepsi.
“Kita siap back up personel pengamanan yang dilakukan kepolisian. Meski akan ada koordinasi dengan Kodam V Brawijaya, tapi kita sudah siapkan sekitar tiga ribu personel yang disiap siagakan,” kata Kolonel Kav M Zulkifli, Selasa (18/9).
Rakor ini, lanjut Danrem, menkoordinasikan dan konsilidasikan terkait berapa pasukan pengamanan yang disiapkan. Mengingat minggu depan tahapan Pemilu sudah jalan, Zulkifli mengaku sudah menyamakan visi dan persepsi. Dalam hal ini dengan Polrestabes Surabaya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Pemkot Surabaya, dan Kejari Surabaya,
“Back up personel akan kita lihat jumlah yang dialokasikan berapa. Intinya kita (TNI) siap memback up pengamanan yang dilakukan Polri,” tegasnya.
Disinggung terkait netralitas TNI dalam Pemilu, Zulkifli meyakinkan bahwa netralitas TNI tidak perlu diragukan lagi. Sebagai prajurit TNI, pihaknya menekankan pada jajarannya untuk berpegang teguh terhadap aturan yang ada. Bahkan netralitas bagi TNI merupakan harga mati dan tidak bisa ditawar lagi.
“Netralitas menjadi suatu yang tidak bisa dihindari, dan kita akan melaksanakan itu. Komitmen itu dipegang mulai unsur tertinggi, yakni Panglima TNI sampai paling bawah. Kita pegang teguh komitmen untuk netral dalam Pemilu,” ucapnya.
Ditanya jika ditemukan dugaan oknum prajurit TNI yang tidak netral, Zulkifli memastikan akan ada sanksi yang menunggu. Tapi, sambung Zulkifli, bentuk sanksinya akan dipelajari sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dia buat. Apalagi ada unsur kesengajaan, banyak faktor untuk memutuskan dia berada diposisi mana.
“Kita akan melihat sejauh mana pelanggaran yang dibuatnya. Setelah itu baru kita lihat arahnya kemana, dan keterlibatannya seperti apa dan sanksinya seperti apa,” pungkasnya. [bed]