Suasana rapat dengar pendapat Komisi C dengan Korembi Batu bertempat di ruang rapat gedung DPRD Kota Batu, Selasa (3/11).
Para pelaku usaha jasa wisata yang tergabung dalam Komunitas Rental Mobil Indonesia (Korembi) Kota Batu tak ingin usaha yang baru ‘bangun dari tidur panjang’ harus terhenti di tengah jalan. Hal ini menyusul adanya layanan bus wisata gratis dari DAMRI yang juga mulai merambah Kota Batu.
Masalah ini menjadi tema pembahasan dalam hearing atau dengar pendapat antara Korembi Batu dengan Komisi C di ruang rapat gedung DPRD Kota Batu, kemarin (3/11).
Kordinator Wilayah Korembi Batu, Zanudin mengatakan bahwa pada intinya Korembi Batu tidak menolak dengan keberadaan layanan bus wisata gratis dari Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia (DAMRI). Hanya saja Korembi Batu menginginkan komunitasnya juga bisa dilibatkan atau berkolaborasi dalam pemberian layanan angkutan wisata gratis ini.
“Maksudnya, jika wisatawan yang akan diangkut hanya 3 sampai 5 orang, masa harus diangkut oleh bus DAMRI yang besar. Jika jumlah wisatawannya sedikit, biarlah kami dari jasa travel yang melakukannya,”ujar Zainudin di depan forum rapat, Selasa (3/11).
Zainudin dan komunitasnya menyadari jika merubah keputusan tidak bisa dlakukan serta-merta. Karerna itu Korembi Batu menyatakan kesiapannya untuk melakukan pembahasan lebih lanjut terkait petunjuk teknis jika angkutan wisata gratis ini harus dilakukan jasa travel.
Selain itu, lanjut Zainudin, kebijakan Pemkot yang telah menyediakan layanan bus wisata gratis ini terkesan terburu-buru dan tanpa ada kajian yang matang. Dan kebijakan ini akan berdampak buruk pada pelaku tour travel yang biasanya melayani perjalanan wisata dari Kota Batu menuju Bromo.
Selain itu dari biro perjalanan lokal yang membuka open trip, diperkirakan akan kalah bersaing dengan DAMRI. Karena mereka mendapat subsidi dari pemerintah sehingga otomatis harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan biro perjalanan.
“Dari sisi pemandu wisata juga begitu, dengan banyak paket wisata yang dibuat DAMRI, membuat gelisah para pemandu. Karena yang menjadi tour leader atau guidenya pasti dari pihak sana,” tambah Zainudin.
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Batu, Imam Suryono yang ikut dalam hearing kemarin mengatakan bahwa pemerintah berupaya untuk mengakomodir semua kepentingan pengusaha dan masyarakat berkaitan dengan masalah transportasi.
Termasuk dengan kebutuhan transportasi bagi masyarakat kelas bawah. “Jika masyarakat kelas bawah ini ngin berwisata namun tidak ada dana untuk menyediakan alat transportasi, maka disinilah yang dilakukan pemerintah untuk menyediakannya bersama DAMRI,” ujar Imam.
Ia juga menegaskan bahwa pengadaan jasa bus wisata gratis ini bukan program dari Pemkot Batu. Ini merupakan program nasional dan pemkot hanya membantu untuk mengakomodirnya.
“Jadi yang mendatangkan bus DAMRI ke Kota Batu ini bukan pemerintah kota,” tegas Imam. Sementara, Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Khamim Tohari mengatakan agar dinas terkait untuk segera menyikapi dan menindaklanjuti untuk menghilangkan kekhawatiran yang saat ini dialami para pelaku jasa travel dan guide atau pemandu wisata.
Pada intinya, dibutuhkan sosialisasi yang intensif dalam pengadaan jasa bus wisata gratis dari DAMRI ini. “Jangnlah keberadaan bus wisata DAMRI ini muncul secara tiba-tiba. Dewan menilai belum ada kajian yang telah dilakukan Pemkot sehingga ketika ada masalah seperti ini belum ada solusinya,” ujar Khamim.
Ditambahkan anggota Komisi C yang lain, Haji Rudi bahwa saat ini di Kota Batu ada sebanyak 422 kendaraan sebagai penyedia jasa perjalanan atau travel. Ia mengusulkan agar travel ini bisa didaftar ke Dinas Pariwisata (Disparta).
“Jika keberadaan travel ini sudah terdaftar maka akan mudah bagi pemkot untuk menyalurkan/ atau memberdayakan saat disparta memiliki even. Termasuk untuk program pemberian bantuan hingga bimtek,” ujar Rudi. [nas]
